Lombok Utara (Inside Lombok) – Pariwisata Tiga Gili (Trawangan, Meno, Air) juga ikut terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan mengungkapkan meskipun kebijakan tersebut tidak langsung terasa secara signifikan, tetapi kebijakan ini mempengaruhi aktivitas pariwisata yang bersangkutan dengan perjalanan dinas, baik itu instansi pemerintah maupun BUMN.
“Kegiatan seperti snorkeling trip juga terkena dampaknya. Karena biasanya perusahaan korporat atau BUMN yang biasanya mengadakan kegiatan di Lombok dan menggunakan jasa hotel serta aktivitas snorkeling,” ujarnya, Kamis (20/2).
Namun, adanya kebijakan tersebut perusahaan mengurangi, bahkan meniadakan anggaran untuk kegiatan tersebut. Hal ini tentu berpengaruh pada pelaku usaha di Tiga Gili yang mengandalkan pendapatan dari aktivitas wisata. Kendati demikian, pihaknya optimis segera ada solusi. Terlebih Tiga Gili telah memiliki nama besar di kalangan wisatawan. Apalagi, beberapa Kementerian juga ada yang berkunjung dan melakukan kegiatan di Tiga Gili.
“Kalau dibandingkan dengan daerah lain, seperti Kota Mataram maupun Lombok Barat. Dampak di Lombok Utara, terutama di Tiga Gili masih relatif kecil, tapi tetap kita juga kena,” ungkapnya.
Lebih lanjut, adanya kebijakan efisiensi anggaran ini bisa saja sewaktu-waktu mengarah ke Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mungkin saja terjadi. Namun, pihaknya memastikan dan berharap tidak terjadi hal tersebut. Terlebih, tingkat hunian kamar hotel di Ttiga Gili mencapai 50 persen dengan rata-rata kunjungan 1.000 sampai 1.500 wisatawan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa Tiga Gili masih menjadi destinasi favorit bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kami harus optimis, industri pariwisata di Tiga Gili akan tetap bertahan meskipun ada tantangan dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah,” imbuhnya.
Sementara itu, diharapkan juga agar pemerintah daerah dan pusat dapat terus mendukung sektor pariwisata, terutama di destinasi wisata unggulan seperti tiga gili, untuk memastikan kelangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat setempat. (dpi)
