Mataram (Inside Lombok) – Pembagian makan bergizi gratis sebagai program prioritas Presiden RI sudah mulai berjalan. Meski program ini baru menyasar sejumlah sekolah dan belum merata di semua kabupaten dan kota di NTB, semua sekolah dicanangkan bisa menerima manfaat program itu sebelum akhir 2025.
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Nasional, Dr. Nurzaini mengatakan program ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2024 lalu. Bahkan pada saat realisasi pertama, program tersebut menggunakan dana pribadi Presiden.
“Sudah dimulai sejak 2024 menggunakan dana pribadi pak presiden Rp150 miliar untuk setahun di dua dapur. Kami juga uji coba menggunakan badan pangan nasional di dia dapur juga,” katanya.
Pada tahun 2025 ini, sudah beroperasi 764 dapur se-Indonesia dan anggaran bersumber dari Badan Pangan Nasional. Sedangkan di NTB sudah ada 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di kabupaten dan kota khususnya di Pulau Lombok. “Di Kota Mataram sendiri baru ada dua dapur ya. Ini akan terus kita akan tambah,” katanya.
Ditargetkan, program ini akan menyasar seluruh sekolah di Indonesia yaitu pada akhir tahun 2025 mendatang.
Ia mengatakan, di Kota Mataram akan ada 50 dapur tersebar di enam kecamatan. Misalnya di Kecamatan Selaparang yaitu membutuhkan 14 dapur karena jumlah penerima manfaat yaitu sebanyak 42.938 orang.
“Ampenan itu 8 dapur karena penerima manfaat PAUD, SD, SMP, SMA, MI, Mts, MA, pondok pesantren dan ibu hamil sebanyak 23.137. Makanya di Ampenan 8 dapur. Diakhir tahun 2025,” katanya.
Disebutkan, Badan Gizi Nasional (BGN) akan membangun tugas dapur di setiap kabupaten dan kota. Selain itu, dapur juga akan dibangun oleh stakeholder terkait seperti mitra. Misalnya TNI angkatan darat, TNI angkatan udara dan TNI angkatan laut.
Tidak itu saja, dapur untuk program program bergizi gratis ini akan dibangun. oleh masing-masing pemda. Jumlah dapur yang akan dibangun. yaitu minimal satu unit dan bisa lebih. “Anggaran bergizi ini nanti dari BGN. Dapurnya bisa dibangun oleh mitra anggaran makanan bergizi gratis itu dari BGN,” ujarnya.
Beberapa syarat untuk membangun dapur yaitu luas tanah harus tiga are. Namun secara keseluruhan lahan yang dibutuhkan yaitu seluas 6 are. “Jadi ada 6 are secara keseluruhan. Kalau dapurnya saja ada tiga are. Dapurnya itu disekat-sekat. ada gudang basah dan gudang kering,” ujarnya.
Ia mengatakan, lahan yang digunakan untuk menjadi dapur ini nantinya tergantung dari mitra apakah itu akan disewa atau dibeli. Karena BGN hanya akan memberikan dana untuk penyiapan makanan saja sebesar Rp15 ribu per porsi. “Ini seolah-olah membangun rumah makan dalam sehari itu 3000 porsi. Kalu mitra ini membangun dapur ibaratnya sudah laku 3.000 ribu laku setiap hari,” katanya.
Dari alokasi anggaran sebesar Rp15 ribu per porsi itu dibagi menjadi Rp10 ribu untuk makanan, Rp3 ribu untuk biaya operasional dan Rp2 ribu menjadi keuntungan mitra. “Kalau Rp2 ribu dikali 3 ribu posri itu keuntungannya Rp6 juta sehari. Ini banyak mitra yang sudah tertarik,” katanya.
Untuk membangun satu unit dapur itu membutuhkan anggaran sebesar Rp1 miliar. Sedangkan dapur yang dikelola oleh rumah makan atau catering hanya menambah sedikit saja karena semua perlengkapan sudah dimiliki. “Kalau pengusaha yang lain karena belum punya peralatan butuh Rp1 – 1,5 miliar,” katanya. (azm)
