Lombok Utara (Inside Lombok) – Lonjakan harga cabai mencapai Rp200 ribu per kilogram yang terjadi di Pulau Lombok menjadi atensi serius pemerintah daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Menyikapi kondisi saat ini, Pemda KLU pun mendorong pemanfaatan pekarangan warga untuk ditanami cabai dan tanaman hortikultura lainnya, sembari pemerintah menyiapkan operasi pasar murah.
Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri mengaku kaget dengan informasi terkain kenaikan harga cabai saat ini. Kendati, pihaknya langsung bergerak cepat mencari solusi guna meringankan beban masyarakat, terutama selama Ramadan di mana permintaan pasar biasanya meningkat.
“Kemarin Bupati menyampaikan ke OPD memberikan semacam sosialisasi pemanfaatan pekarangan untuk ditanami komoditas-komoditas seperti cabai dan sayuran lainnya,” ujarnya, Rabu (5/3). Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan cabai dari luar daerah yang sering mengalami fluktuasi harga.
Kus juga menyoroti pentingnya koordinasi antar OPD untuk menangani masalah kelangkaan bahan pokok, terutama cabai. Meskipun prediksi lonjakan harga cabai sudah mulai terlihat, pihaknya akan tetap mencari solusi untuk memastikan tidak ada kelangkaan yang mengganggu masyarakat.
“Kalau memang harus mendatangkan cabai dari luar daerah, kami akan koordinasikan dengan instansi terkait. Tapi kalau bisa, kita akan mencari alternatif bahan pengganti cabai yang lebih terjangkau,” ungkapnya.
Pihaknya juga memastikan bahwa instruksi untuk memanfaatkan pekarangan bagi warga untuk menanam cabai dan komoditas lainnya akan segera ditindaklanjuti. Dengan adanya gerakan ini, diharapkan masyarakat bisa mengurangi ketergantungan pada pasar dan memiliki cadangan bahan pokok yang cukup di rumah.
“Ini adalah langkah awal. Mungkin baru beberapa hari ini instruksi dari Bupati, tapi kami akan tindaklanjuti sesegera mungkin. Kami berharap kedepannya, masyarakat bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, terlebih saat harga-harga barang mengalami lonjakan,” imbuhnya.
Selain pemanfaatan pekarangan, pihaknya juga akan melaksanakan program safari Ramadan yang akan dimulai minggu depan. Dalam safari Ramadan tersebut, pemerintah daerah akan menyertakan kegiatan operasi pasar untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Minggu depan kami sudah mulai safari Ramadan. Kami sudah merencanakan untuk menggelar operasi pasar di 15 titik, yang akan dilaksanakan di tiga titik per kecamatan,” terangnya.
Safari Ramadan ini tidak hanya melibatkan dinas pertanian dan perdagangan, tetapi juga instansi lain seperti MAL Pelayanan Publik yang akan mendampingi. Diharapkan safari Ramadan ini lebih bermanfaat dengan berbagai kegiatan, salah satunya operasi pasar.
Operasi pasar ini sejalan dengan program prioritas Presiden Indonesia yang menekankan pentingnya menekan angka inflasi.
“Dengan adanya operasi pasar, diharapkan masyarakat bisa membeli bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil, terutama bahan-bahan yang sering mengalami lonjakan harga menjelang Ramadan,” tandasnya. (dpi)
