Mataram (Inside Lombok) – Dalam kunjungannya ke Dinas Lingkungan Hidup NTB, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan rencana untuk merampingkan berbagai unit pelaksana teknis (UPT) guna mengefisienkan anggaran daerah. Rencana ini memunculkan kekhawatiran di kalangan sejumlah ASN terkait kelanjutan karir mereka.
Menanggapi hal tersebut, Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi menegaskan mental seluruh ASN Pemprov NTB sudah teruji. Ia menyebutkan, setiap perubahan kebijakan akan selalu diikuti oleh ASN dengan mematuhi aturan yang berlaku. “Perampingan UPT ini adalah hal yang biasa. Pasti ada solusinya, dan kami yakin ini akan membawa manfaat jangka panjang,” ujar Gita, (6/3).
Gita mengakui bahwa perampingan UPT mungkin menimbulkan dampak negatif dalam jangka pendek. Namun, ia meyakini bahwa langkah tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah. Salah satunya, menurut Gita, adalah meningkatkan kinerja birokrasi agar lebih lincah dan produktif. “Secara struktural, memang akan ada pengurangan, tetapi secara fungsi, UPT akan menjadi lebih kaya. Akan ada penambahan tenaga fungsional yang ahli dalam bidangnya,” jelasnya.
Sekda NTB itu juga memastikan bahwa ASN tidak perlu merasa khawatir atau galau. Perubahan ini, kata Gita, akan membuka kesempatan untuk menciptakan suasana baru yang lebih otentik dan lebih efisien dalam pengelolaan pemerintahan. Mengenai jumlah UPT yang akan mengalami perampingan, Gita menjelaskan bahwa hal tersebut masih akan dibahas dan diputuskan setelah dilakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Gubernur NTB.
“Sebenarnya, Tim Transisi Iqbal-Dinda sudah melakukan diskusi mengenai hal ini bersama tim Pemprov NTB. Namun, semua keputusan tetap akan kembali kepada Gubernur,” tuturnya. Gita juga menambahkan bahwa perampingan OPD memerlukan perhitungan yang matang dan tidak hanya sekedar pengurangan jumlah, tetapi agar setiap fungsi dalam OPD dapat berjalan lebih baik dan efektif. (gil)
