Mataram (Inside Lombok) – Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal merencanakan pembentukan tim percepatan pada masa kepemimpinannya ini. Pembentukan tim utamanya untuk percepatan pembangunan dan penguatan koordinasi.
Menanggapi rencana itu, Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah menilai langkah tersebut memang cukup bagus di awal pemerintahan. Namun, politisi PAN ini mewanti-wanti agar langkah kerja tim ini nantinya harus jelas. Ia pun mempertanyakan konsep kerja dari tim yang akan dibentuk yang belum diketahui.
“Soal tim percepatan ini baru ide dan gagasan dari Pak Gubernur. Sejauh mana konsepnya kita belum tahu, tapi saya berharap ini harus hati-hati apa yang disampaikan Pak Gubernur, bagaimana fungsi perampingan,” katanya.
Ia meminta agar tim percepatan harus mampu membantu Gubernur di tiga program utama. Seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan dan mewujudkan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“Yang sangat fantastis itu terutama kemiskinan,nanti bagaimana langkah langkahnya untuk mengurangi angka kemiskinan itu. Itu yang ingin saya lihat seperti apa menggunakan ahli ahlinya,” katanya.
Politisi PAN ini menegaskan pembentukan tim percepatan harus ada regulasi yang jelas sebagai payung hukumnya. Karena jika tak ada regulasi, maka pembantu gubernur harus dimaksimalkan melalui tim birokrasi yang ada.
“Tim percepatan ini akan kita lihat aturannya mana. Setelah ada aturannya baru kita bisa terapkan, sepanjang aturannya tidak ada, maka maksimalkan saja ASN yang ada seperti Asisten OPD atau Brida, dimaksimalkan saja yang itu. Apalagi tim percepatan yang akan dibentuk nantinya akan dibiayai dari APBD. “Nanti kita lihat ,aturan mana dulu,dasar hukumnya harus jelas,” tandasnya. (azm)
