Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan perhatian serius terhadap kinerja Perum Bulog dalam menyerap gabah dan beras hasil produksi para petani. Hal ini terkait dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hasil produksi petani dapat terserap dengan baik, dan petani mendapatkan harga yang sesuai dengan ditetapkan oleh pemerintah.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, M. Taufieq Hidayat mengungkapkan keprihatinannya mengenai lambannya serapan Bulog dibandingkan dengan pengusaha swasta dalam membeli gabah dari petani. “Yang penting beras dan gabah petani bisa diserap oleh Bulog atau oleh pengusaha lain, selama harganya tidak di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, pengusaha swasta saat ini lebih cepat dan menawarkan harga yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan Bulog. Akibatnya, petani lebih cenderung menjual hasil panennya kepada pengusaha yang memberikan harga lebih menguntungkan, meskipun Bulog memiliki peran penting dalam penyerapan hasil pertanian tersebut.
“Tahun ini, Bulog menargetkan serapan sebesar 180 ribu ton gabah dan beras. Tapi kalau melihat data tahun lalu, Bulog hanya mampu menyerap sekitar 60 ribu ton dari target 75 ribu ton, atau sekitar 7 persen dari total produksi beras dan gabah di NTB,” jelasnya.
Lebih lanjut, artinya, ada kekurangan sekitar 15 ribu ton, yang berarti Bulog belum mampu mencapai target serapan sebesar 20 persen. Di sisi lain, ketimpangan antara serapan beras dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi di NTB. Jika Bulog dapat menyerap minimal 100 ribu ton, maka NTB tidak perlu lagi mengimpor beras dari luar. Mengingat, pada tahun 2023, NTB tercatat mengimpor sekitar 17 ribu ton beras setara dengan 24 ribu ton gabah.
“Kami khawatir jika lebih banyak gabah petani yang diambil oleh pengusaha luar daerah, maka Bulog akan hanya mendapat sisa-sisa. Tapi, kalau pengusaha swasta tidak membeli dan Bulog juga tidak menyerap, maka petani yang akan dirugikan,” tuturnya.
Sementara itu, Pemprov NTB berharap agar Bulog dapat meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam proses penyerapan gabah dan beras petani. Hal ini penting untuk memastikan hasil pertanian petani dapat terjual dengan harga yang wajar, serta mengurangi ketergantungan NTB pada impor beras yang dapat membebani perekonomian daerah. “Kita harapkan kestabilan harga beras dan kesejahteraan petani dapat terjaga secara optimal,” pungkasnya. (dpi)
