Mataram (Inside Lombok) – Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah meminta seluruh desa di provinsi itu ramah terhadap investasi, sebab pembangunan dan kesejahteraan hanya dapat dilakukan dengan banyaknya investor yang terlibat dalam pembangunan.
“Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap investasi,” kata Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat berdialog dengan seluruh kepala desa, lurah, camat serta kepala SMA/SMK se-NTB di Mataram, Kamis.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) itu merupakan rangkaian kegiatan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019.
Zulkieflimansyah mengajak seluruh kepala desa untuk menciptakan keamanan di daerahnya masing-masing, sehingga para investor mau menanamkan investasinya di NTB.
“Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit tutup jalan,” ujarnya.
Selain itu, Bang Zul, panggilan Zulkieflimansyah, menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Sebab, desa desa di NTB itu akan terpacu pembangunannya apabila masyarakat dapat mengakses informasi yang ada.
“Masyarakat kita semakin banyak bertanya. Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) NTB Hendriadi mengatakan kegiatan Gebyar GBiP dan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB. Kegiatan itu, lanjutnya, menghadirkan tidak kurang dari 1.500 badan publik se-NTB, terdiri dari 303 kepala sekolah dan 158 kepala puskesmas dan 1.100 kepala desa dan lurah.
“Kegiatan ini bertujuan membumikan keterbukaan informasi,” ucapnya, seraya menegaskan desa, sekolah dan puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat dengan informasi.
Ia berharap, gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga NTB Gemilang dapat terwujud dengan baik.
Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Advokasi KI Pusat Wafa Patria Uma mengatakan kehadiran masyarakat dalam gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi, sebab hak masyarakat untuk tahu merupakan layanan dasar, selain pendidikan dan kesehatan.
Dengan keterbukaan informasi, lanjutnya, akan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan, seperti masalah kesehatan dan pendidikan.
“Desa dapat membuat PPID sendiri, sehingga desa mempunyai hak untuk urus diri sendiri,” ujarnya.
Karena itu, KI dapat memberikan panduan tentang layanan informasi publik serta memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi
“Informasi bisa mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” katanya. (Ant)
