Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah pusat menetapkan kebijakan bahwa 20 persen dari dana desa (DD) tahun 2025 harus dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan di setiap desa. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan mengalokasikan anggaran tersebut sebagai penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lotim, Salmun Rahman menjelaskan bahwa pemanfaatan DD ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian pangan di tingkat desa, sekaligus mendukung program pangan bergizi gratis. “Pada tahun 2025, sebanyak 20 persen DD akan dialokasikan sebagai penyertaan modal ke BUMDes. Itu sudah menjadi ketentuan yang harus dijalankan,” ujar Salmun, Rabu (26/3/2025).
Ia menambahkan jika di suatu desa tidak memiliki BUMDes, dana tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ekonomi desa lainnya. Namun, apabila tidak ada lembaga ekonomi yang tersedia, maka akan dibentuk tim khusus untuk mengelola anggaran tersebut. “Jika desa tidak memiliki BUMDes atau lembaga ekonomi lainnya, maka akan dibentuk Tim Pengelola Khusus (TPK) melalui musyawarah desa untuk mengelola dana ini,” jelasnya.
Menurutnya, skema ini juga dapat menjadi langkah awal dalam membentuk atau memperkuat BUMDes di desa yang belum memiliki lembaga usaha desa yang aktif. Dengan begitu, Dana Desa yang dialokasikan dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. “Perkuat BUMDes untuk mendukung ketahanan pangan ini demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (den)
