Mataram (Inside Lombok) – KONI Provinsi NTB menggelar agenda tahunan yaitu rapat kerja 2025. Dalam rapat kerja ini ada tiga hal yang menjadi point pembahasan salah satunya yaitu syarat untuk bisa mencalonkan diri menjadi ketua KONI Periode selanjutnya.
Ketua KONI Provinsi NTB, Mori Hanafi mengatakan pada raker 2025 ini akan menetapkan syarat pada musyawarah daerah (musda) KONI Provinsi NTB tahun 2026. Di mana, syarat untuk bisa mencalonkan diri menjadi ketua KONI akan lebih tinggi dari sebelumnya.
Salah satu syarat yang akan ditentukan yaitu untuk pendaftaran masing-masing calon harus menyetorkan uang sebesar Rp300-500 juta. Nantinya uang ini bisa digunakan untuk membiayai kegiatan.
“Tapi untuk jadi ketua KONI kita menerapkan syarat agak tinggi yaitu untuk pendaftaran bisa Rp300 sampai Rp500 juta. Karena koni membutuhkan uang besar tidak bisa ngandelin dari APBD, otomatis calon-calon ketua akan banyak biaya sendiri untuk kegiatan koni,” katanya.
Ia mengatakan, pemilihan ketua KONI periode selanjutnya bisa dilakukan tiga bulan sebelum masa periode sebelumnya berakhir. “Musda untuk pemilihan ketua KONI, jadi ketua koni akan ada pemilihan sesuai ketentuan bisa 3 bulan sebelum berakhir artinya bisa Desember bisa juga 6 bulan,” katanya.
Mori menegaskan, pencalonan sebagai ketua periode selanjutnya sangat terbuka. “Saya terbuka aja siapapun yang menjadi ketua KONI,” katanya.
Selain musda, dalam raker KONI 2025 juga membahas terkait pelaksanaan pekan olahraga Provinsi NTB tahun 2026 mendatang. Karena pelaksanaan Porprov tahun 2026 akan dirancang seperti miniature PON 2028.
“Porprov akan di desain menyesuaikan dengan PON 2028. Misalnya venue panahan itu nanti ada di Sumbawa. Maka porprov itu panahannya di Sumbawa. Supaya teman-teman dari sumbawa terlatih ada event seperti itu,” katanya.
Pada Porprov 2026 ini, KONI akan menjadikan beberapa daerah menjadi tuan rumah. Tidak seperti event sebelumnya yang hanya menentukan satu daerah saja. “Nanti di Porprov ini akan ditentukan berapa jumlah cabor dan dimana akan dipertandingkan,” katanya.
Tidaka saja masalah Porprov dan Musda, Rakerda 2025 ini juga membahas terkait pelaksanaan PON 2028 mendatang. “Tentunya semua persiapan ini ujungnya bagaimana kita menjadi tuan rumah PON 2028, menjadi tuan rumah yang baik dan juga dengan prestasi kita bisa meraih di posisi 5 besar,” tegasnya. (azm)
