Mataram (Inside Lombok) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, garda terdepan dalam upaya memajukan sektor pariwisata daerah, dilaporkan tengah dalam situasi kurang menguntungkan. Anggaran sebesar Rp800 juta yang dirancang matang untuk menjalankan berbagai program kerja strategis di tahun 2025 dikabarkan masih tertahan atau belum dapat dicairkan.
Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan kelancaran dan efektivitas upaya promosi pariwisata NTB kedepannya. Penahanan anggaran yang cukup signifikan ini berpotensi menggagalkan serangkaian program strategis yang telah disusun dengan cermat bersama Dinas Pariwisata NTB.
Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh menerangkan program-program promosi sebelumnya sudah dirancang khusus untuk semakin mempopulerkan dan meningkatkan daya tarik berbagai destinasi unggulan yang dimiliki NTB, baik di kancah nasional maupun internasional. “Anggaran sebesar Rp800 juta itu sebenarnya merupakan tulang punggung untuk mendukung berbagai inisiatif promosi destinasi-destinasi andalan NTB. Bayangkan saja, tanpa adanya kucuran dana itu, banyak program yang sudah kita rancang sedemikian rupa terancam tidak dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya, Jumat (11/4).
Lebih lanjut, ketiadaan dukungan finansial ini secara langsung akan mempengaruhi kemampuan promosi pariwisata NTB dalam bersaing dengan daerah lain. Berbagai kegiatan promosi yang esensial, seperti partisipasi dalam pameran pariwisata berskala nasional dan internasional, produksi konten digital yang menarik dan informatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, hingga upaya kolaborasi yang strategis dengan berbagai pihak seperti agen perjalanan (travel agent) dan para influencer yang memiliki jangkauan luas, akan sulit untuk direalisasikan. Padahal, kegiatan-kegiatan inilah yang selama ini menjadi motor penggerak dalam meningkatkan visibilitas dan minat wisatawan terhadap NTB.
Dampak dari penahanan anggaran ini tidak hanya terbatas pada operasional BPPD semata. Dimana pengukuran kinerja BPPD, yang telah tertuang secara jelas dalam Key Performance Indicator (KPI) untuk periode 2024–2028, juga akan menemui jalan terjal jika anggaran operasional tidak kunjung dicairkan. “Kami menyusun KPI telah disesuaikan dengan visi dan misi Bapak Gubernur serta RPJMD menjadi acuan agar sejalan dengan target bapak Gubernur NTB,” terangnya.
Lebih lanjut, sehingga setiap langkah yang diambil BPPD sejalan dengan target-target pembangunan pariwisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Disisi lain, selama ini ada anggapan bahwa BPPD hanya berperan sebagai perumus ide atau pemikir, dan bukan sebagai pelaksana di lapangan. Padahal, BPPD telah menyusun berbagai rencana dan strategi yang matang dan siap untuk diimplementasikan.
“Selama ini kami dianggap sebagai pemikir, bukan pekerja. Padahal kita sudah susun rencana dan strategi yang matang. Kalau tidak ada dukungan anggaran, bagaimana bisa kerja lapangan,” bebernya.
Sementara itu, penahanan anggaran ini juga berdampak pada pelaku industri pariwisata di NTB. UMKM, pelaku wisata, hingga komunitas kreatif yang selama ini bersinergi dengan BPPD terancam kehilangan dukungan promosi. Padahal, sinergi dan kolaborasi inilah yang menjadi salah satu kekuatan dalam memajukan ekosistem pariwisata NTB secara berkelanjutan.
Menyikapi situasi yang cukup pelik ini, BPPD NTB sangat berharap agar Pemerintah Provinsi NTB dapat segera memberikan kejelasan yang pasti terkait status anggaran yang tertahan tersebut. Mereka menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian penting dari solusi dalam upaya percepatan kebangkitan pariwisata NTB pasca-pandemi COVID-19 dan kesuksesan perhelatan MotoGP yang telah mendunia. Namun, harapan ini tentu saja membutuhkan dukungan yang nyata dan konkret dari pemerintah daerah, terutama dalam hal ketersediaan anggaran yang telah direncanakan. “Kami ingin menjadi bagian dari solusi percepatan kebangkitan pariwisata NTB pasca-pandemi dan MotoGP. Tapi butuh dukungan konkret,” pungkasnya. (dpi)
