Lombok Timur (Inside Lombok) – Bupati Lombok Timur (Lotim) ingin melakukan penyesuaian harga jual pasir kepada masyarakat, agar tak terjadi permainan harga di tingkat bawah. Pemda Lotim pun diarahkan membuat regulasi dengan Peraturan Bupati untuk mengatur harga eceran tertinggi (HET) pasir sesuai dengan kualitasnya.
Harga pasir yang berbeda-beda saat ini menjadi keluhan pihak asosiasi, lantaran persaingan yang tidak sehat pada harga jual dari penambang. Hal itu dikarenakan para penambang legal harus membayar retribusi dan segala macamnya sehingga harga menjadi sedikit berbeda dengan harga jual dari penambang ilegal.
“Kami yang legal otomatis harus menghitung pengeluaran juga, beda kalau yang ilegal tidak berpikir hal yang lain melainkan memikirkan hasilnya saja tanpa berpikir dampaknya,” ujar Ketua Asosiasi Pertambangan Lotim, Humaedi, Rabu (16/04/2025).
Penyesuaian harga jual pasir diharapkan segera dapat berlaku agar tidak terjadi lagi persaingan harga dengan cara kotor. Sebab tambang legal yang akan menjadi korbannya yang senantiasa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran retribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Para asosiasi berharap harga jual pasir yang dibawa keluar daerah Lotim berada pada kisaran Rp450 per truknya. Dengan harga yang bagus dan merata, tentu tidak akan jadi masalah dan akan dapat membawa PAD yang lebih besar lagi untuk Lotim dalam sektor pajak MBLB. “Dengan tekad Pak Bupati, insyaallah kami ingin ikut ambil bagian dalam membangun Lotim,” katanya.
Sementara itu, Bupati Lotim, Haerul Warisin mendengar banyak keluhan dan masukan dari para penambang yang tergabung dalam asosiasi. Sehingga ia memastikan ke depan adanya penyetaraan harga dengan dibuatnya Peraturan Bupati untuk menetapkan harga pasir. “Penyetaraan harga akan kita diskusikan kembali dengan detail karena mereka yang tau betul jenis pasir dan kualitasnya,” tegasnya.
Penyesuaian harga tentunya akan berdampak pada PAD nantinya. Namun, Haerul memastikan tentu akan ada resiko yang akan berlaku. Jika nantinya PAD dari MBLB tidak dapat tercapai, dapat lebih berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Yang penting sekarang begini, misalkan pembayaran yang dilakukan oleh para penambang yang dikirim lewat sopir dan tidak ada kebocoran, yakin kita dapat senilai Rp22 miliar,” jelasnya.
Tak hanya melihat hasil PAD dari tambang saja, namun juga Bupati Lotim menyoroti dampak dari aktivitas tambang yang kerap kali merusak lahan pertanian. Hal itu akan dikoordinasikan dengan pihak Dinas Pertanian untuk melihat kondisi lahan pertanian yang berada di sekitar lokasi tambang, serta akan dianalisa bagaimana agar limbah tambang tak dapat merusak tanaman dan lahan para petani. (den)
