Lombok Barat (Inside Lombok) – Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) utarakan cita-citanya untuk bisa membuat program satu data yang tepat atau big data. Menurutnya, hal ini penting karena jika suatu program dilakukan tanpa berbasis data, maka besar potensinya untuk tidak tepat sasaran.
Sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Lobar, persoalan data itu menjadi salah satu atensi LAZ, agar pembangunan di Lobar ke depan bisa lebih terarah dan terukur. “Karena data sifatnya harus konkret. Pembangunan itu harus berbasis data, agar berbagai intervensi program pembangunan yang dilakukan dapat terukur dan tepat sasaran. Karenya saya minta semuanya untuk bergerak berdasarkan data,” tegasnya saat menggelar forum satu data bersama BPS dan pihak terkait lainnya.
Dia juga menyebut, satu data melalui pintu desa juga diperlukan agar pembangunan di desa tepat sasaran. Sehingga, dia meminta kepada semua desa agar memberikan perhatian yang besar terhadap update data mereka masing-masing.
Bahkan untuk memotivasi para perangkat desa, pihaknya berencana untuk memberikan penghargaan kepada desa, termasuk operator desa yang sukses dalam mengembangkan data desa. “Tentunya dibutuhkan perhatian yang khusus juga kepada para operator data desa, agar data yang disajikan benar benar valid,” imbuhnya.
Karena tak bisa dipungkiri, kata dia, data menjadi sangat penting untuk mengevaluasi capaian-capaian yang telah diraih. “Sehingga ini juga menjadi langkah kita untuk mempercepat proses pembangunan,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Lobar, Akhmad Saikhu memaparkan, bahwa pembangunan desa yang berkualitas harus dibangun di atas pondasi data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi. Melalui data yang akurat, potensi desa dapat dipetakan secara optimal dan dapat memperkecil risiko program pembangunan salah sasaran.
“Selain itu, data juga dapat meminimalisir sumber daya yang tidak termanfaatkan secara efektif. Data desa merupakan cermin yang objektif, karena mampu menggambarkan kondisi rill suatu wilayah. Baik aspek sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan lingkungan. Hingga menjadi dasar kebijakan yang tepat,” pungkas Saikhu.
Oleh karena itu, pendekatan berbasis data diharapkan tidak hanya menjadi prasyarat, melainkan sebuah keharusan. Untuk memastikan setiap intervensi kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada solusi berkelanjutan. (yud)
