Lombok Tengah (Inside Lombok) – Sejumlah masyarakat Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah menolak sebuah retail modern yang hendak dibuka di desa mereka. Saat menggelar aksi penolakan warga pun sempat bersitegang dengan beberapa orang yang diduga orang sewaan milik perusahaan ritel modern tersebut.
Awalnya, aksi penolakan dipicu kemarahan warga yang merasa minimarket yang hendak dibuka belum mengantongi izin dari pemerintah maupun warga setempat. Dalam video yang diterima Inside Lombok, tampak sejumlah warga terlibat saling dorong dengan orang sewaan perusahaan. Hal itu terjadi lantaran warga menolak mengizinkan pihak retail menurunkan barang dari kendaraannya.
Salah satu warga Desa Selong Belanak, Lalu Sikir mengatakan warga menolak lantaran retail modern itu diduga belum mengantongi izin. “Bagaimana kami tidak marah, mereka tiba-tiba mau menurunkan barang mereka, tanpa ada izin dari pemerintah dan kami sebagai masyarakat setempat,” ujarnya, Jumat (25/4/2025).
Di sisi lain, warga menduga orang lapangan perusahaan telah memalsukan tanda tangan sandingan warga sekitar yang menjadi syarat untuk mengajukan izin di pemerintahan. “Katanya pada warga di bawah untuk membuat sertifikat lahan, tapi tidak lama kemudian kami melihat ada bangunan supermarket. Kan bingung kita, tiba-tiba ada,” bebernya.
Tak itu saja, bangunan retail tersebut berdiri tanpa menyediakan area parkir yang layak sehingga dinilai akan mengganggu akses jalan masyarakat. “Bagaimana bisa pemerintah memberikan izin pembangunan ini. Masak ada supermarket tidak punya parkir, jangan sampai nanti pembeli mereka parkir di jalan yang akan mengganggu aktivitas warga,” ucap Sikir.
Setali tiga uang, warga lainnya, Lalu Purna menyebut hadirnya retail modern itu akan mencekik pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal. Hal itu dikarenakan bangunan itu persis di area warung masyarakat. “Ini kan sama saja mau membunuh masyarakat. Makanya kami minta kepada pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk tegas. Apakah mau bela masyarakat atau para pemodal?” tegasnya.
Selain itu, warga juga menyayangkan sikap apatis pemerintah daerah. Padahal, ia mengaku sejak awal sudah menentang adanya pembangunan tersebut namun tak ada upaya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. “Memang kami pernah diundang untuk dimediasi di kantor desa, tapi ternyata kepala desa sendiri yang tidak hadir. Makanya kami mau gimana lagi kalau sekarang seperti ini,” ungkap Purna.
Terpisah, Kapolsek Praya Barat, AKP Lalu Punia Asmara yang mengkonfirmasi kericuhan itu menyebut aksi penolakan warga berlangsung pada Kamis (24/4/2025) di depan supermarket tersebut. “Iya benar itu terjadi kemarin, tapi alhamdulillah dapat diredam,” katanya.
Ia menjelaskan, kejadian itu telah berlangsung beberapa kali bahkan sampai berujung saling lapor. Punia mengaku sudah berupaya mempertemukan kedua belah pihak. Namun tak kunjung ada solusi. “Akan ada pertemuan di kantor camat. Mudah-mudahan ada titik terang nantinya,” ujarnya. (r)
