Mataram (Inside Lombok) – Komisi II DPRD Kota Mataram melakukan sidak ke pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun modern. Salah satu yang menjadi perhatian dalam sidak tersebut yaitu kondisi Pasar Tradisional Cakranegara yang sudah rusak parah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhresy mengatakan kondisi salah satu pasar tradisional tersebut memang cukup memprihatinkan. Hal ini menjadi keluhan para pedagang karena berdampak pada sepinya pembeli.
“Terkait dengan apa yang terjadi di lapangan dalam rangka peningkatan ekonomi, maka Komisi II DPRD Kota Mataram turun langsung. Pada saat kita turun itu kasihan sekali terutama pada saat musim hujan,” katanya, Jumat (25/4) sore.
Ia mengatakan, kondisi yang ditemukan di lapangan di beberapa bagian atap sudah tidak ada. Hal ini mengakibatkan bocor dan mengganggu aktivitas para pedagang. “Kenapa itu penting revitalisasi pasar tradisional itu, untuk meningkatkan ekonomi dan tentunya pendapatan asli daerah (PAD) kita,” katanya.
Kondisi Pasar Cakranegara saat ini sangat sepi jika dibandingkan dengan zaman dulu. Di mana jaman dulu aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan tradisional tersebut sangat ramai. “Dulu di jalan-jalan kecil di sana sangat padat. Kalau sekarang benar-benar kosong,” katanya.
Dengan kondisi tersebut para pedagang disebut cukup berat untuk membayar retribusi pasar. Untuk retribusi yang ditarik dari para pedagang yaitu sebesar Rp1.000 per meter. Di sisi lain, banyak ditemukan banyak bahan-bahan bangunan tersebut yang sudah rapuh. Dikhawatirkan akan membahayakan para pedagang dan juga pengunjung yang datang. “kalau itu sampai jatuh dan itu bisa memakan korban,” katanya.
Guna melakukan revitalisasi sambung Vivit sapaan akrabnya, membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dinas Perdagangan Kota Mataram sebagai leading sektornya, sudah mengajukan anggaran untuk revitalisasi. “Kami insya allah akan mengawal pengajuan ini,” katanya.
Jika tidak ada bantuan dari pemerintah pusat, Komisi II DPRD Kota Mataram menyarankan bisa menggunakan dana sendiri. Meksi tidak bisa secara keseluruhan namun bisa secara bertahap sesuai dengan anggaran yang ada. “Kalau kita lihat kondisi kemarin dan jika menggunakan APBD itu sangat besar ya biayanya. Bukan hanya satu sisi yang bocor tapi secara menyeluruh,” katanya.
Komisi II menyerahkan desain bangunan kepada Dinas Perdagangan kita akan melakukan perbaikan. Hanya saja legislative menekankan agar bisa memberikan kenyamanan kepada para pedagang dan pembeli. “Yang penting merasa nyaman,” tegasnya. (azm)
