Lombok Timur (Inside Lombok) – Keberadaan pustakawan sebagai pengelola dan pusat informasi dalam sebuah perpustakaan tampaknya sangat minim di NTB. Bahkan sampai saat ini jumlah pustakawan sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah perpustakaan yang ada di sekolah, perguruan tinggi, desa, dan kabupaten/kota.
Ketua Persatuan Pustakawan Indonesia (PPI), Ikhwan mengatakan rekrutmen pustakawan di NTB mulai dari provinsi hingga kabupaten diperkirakan masih menyentuh 0,9 persen. Di sisi lain hal itu dinilai tidak sesuai dengan keberadaan perpustakaan yang ada di setiap sekolah, perguruan tinggi, bahkan di tingkat kabupaten/ kota, termasuk perpustakaan khusus.
“Kalau melihat regulasi yang ada bahwa di perpustakaan sekolah minimal dua orang Pustakawan harus ada. Tapi sementara yang terjadi adalah satu sekolah bahkan tidak ada,” ujarnya. Di sisi lain, ia ingin menjadikan perpustakaan jadi sumber belajar bagi semua elemen. Namun yang terjadi justru sebaliknya karena pemahaman bagaimana mengelola dan mengidentifikasi kebutuhan di perpustakaan khusus, termasuk jenis koleksi buku yang harus disediakan.
Ia menilai hal yang paling penting yakni relevansi koleksi dan keberagamannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan dan kurikulum sekolah. Bahkan perpustakaan di desa tidak sama jenis koleksi yang disediakan dan tentunya tidak sesuai, itu dikarenakan tidak adanya pustakawan yang mengelola secara baik.
“Apalagi di desa, di kabupaten/kota saja masih jarang. Tapi semestinya di desa pun perlu ada sarjana pendamping perpustakaan, jadi itu harus dimaksimalkan sebagai pusat belajar masyarakat,” terangnya, Selasa (06/05/2025).
Pustakawan sebagai pengelola informasi tentunya dapat berpengaruh penting dalam belajar masyarakat. Ia mencontohkan apa koleksi yang tepat untuk masyarakat di desa untuk memanfaatkan potensinya sendiri maupun desanya. Seperti halnya dalam pengelolaan sumber daya alam sektor pariwisata, harus dapat mengetahui informasi yang jelas san tepat untuk belajar dari sumber koleksi yang ada.
“Melalui perpustakaan yang dikelola pustakawan mereka dapat memulai merancang kegiatan apa yang perlu disampaikan nanti kepada masyarakat agar mampu memahami pengelolaan potensinya,” paparnya.
Ia menilai pemerintah menganggap keberadaan pustakawan dalam perpustakaan tidak begitu penting sehingga masih menjadi dikesampingkan, sehingga itu yang membuat keberadaan pustakawan masih minim. Sementara jumlah pustakawan di NTB sendiri saat ini sekitar 200 orang, angka itu masih jauh dari jumlah kebutuhan yang diharapkan.
“Jika saja misalnya di Lombok Timur 400 sekolah mempunyai satu pustakawan dikalikan 10 kabupaten/ kota di NTB, maka jumlah kebutuhan mencapai sekitar 4000 orang,” tegasnya. Keberadaan pustakawan tentunya dapat meluruskan informasi yang tidak benar menjadi informasi yang ilmiah. Pustakawan itu adalah seorang literatur yang harus pintar mencari referensi bagi pengunjung untuk menciptakan perpustakaan menjadi ruang belajar yang baik bagi masyarakat.
“Tidak hanya pandai baca tulis, tapi seorang pustakawan harus bisa jadi literat juga untuk meluruskan informasi apakah yang dibaca oleh masyarakat benar atau tidak terkait apa yang dibaca di tengah masifnya dunia digital ini,” pungkasnya. (den)
