Lombok Tengah (Inside Lombok) – Isu pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kian memanas. Bahkan masyarakat Pulau Sumbawa sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan Pelabuhan Poto Tano untuk mendesak pemerintah segera merealisasikan pembentukan provinsi baru tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI Dapil NTB, Ibnu Kholil mengatakan pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi baru sebenarnya sudah digulirkan sejak beberapa tahun yang lalu. Kendati pemerintah pusat masih melakukan moratorium untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB).
Ia berpandangan bahwa urgensi terbentuknya PPS ini untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat seperti mempercepat pemerataan pembangunan. Pelayanan yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Warga kita dari Pulau Sumbawa harus dirujuk ke Mataram mereka harus berjuang dengan susah payah melewati laut sementara kondisinya cukup parah, masalahnya ini kan ada kesenjangan sosial,” katanya, saat dikonfirmasi Inside Lombok, Jumat (16/5).
Dijelaskan, salah satu tujuan pemekaran tersebut adalah untuk lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat di Pulau Sumbawa maka harus dilakukan secepatnya pemekaran wilayah ini.
“Saya selalu sampaikan itu. Kita di Komite 1 DPD RI pernah undang Kemendagri Pak Tito Karnavian untuk membahas terkait dengan Pemekaran Daerah, kita sampaikan ke Pak menteri. Beliau menjawab kita juga ingin pembentukan DOB ini,” tegasnya.
Kendati Kemendagri pun tidak bisa mengambil keputusan sendiri terkait dengan pemekaran wilayah ini, DPD RI juga diminta untuk menyampaikan hal ini kepada kementerian Keuangan RI. “Intinya kalau Kementrian keuangan setuju intinya kami juga Ok katanya pak menteri. Pemekaran wilayah intinya adalah menyangkut ketersediaan anggaran negara,” katanya.
Pihaknya juga menuturkan banyak daerah di Indonesia juga yang ingin mekar seperti yang diinginkan oleh masyarakat di Pulau Sumbawa. Ia juga membandingkan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sangat cepat di bangun. “Kita sama-sama sepakat dan saya sebagai wakil masyarakat sudah menyampaikan kepada pemerintah saya juga kritisi pemerintah yang diinginkan masyarakat hanya pemekaran wilayah bukan seperti IKN, kenapa tidak disisihkan anggaran untuk pemekaran wilayah kenapa semua ke IKN,” cetusnya.
Pihaknya mendorong pemerintah untuk memfokuskan dan mencabut moratorium pembentukan DOB, terlebih dengan adanya provinsi baru bisa mencegah kesenjangan sosial. “Intinya kita semua ini segera terbentuk, supaya tidak ada upaya dari masyarakat untuk memblokade fasilitas umum seperti di Poto Tano itu,” tandasnya.
Senator Asal Praya Timur itu membeberkan bahwa sebanyak 42 provinsi dan 252 kabupaten dan 36 kota usulan pemekaran yg masuk di Ditjen Kemendagri termasuk pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. (fhr)
