Mataram (Inside Lombok) – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTB. Salah satu isu yang dibawa yaitu terkait program pemberian makan siang bergizi gratis di NTB. Jumlah dapur yang harus terbangun di NTB yaitu sebanyak 400 unit. Ratusan dapur ini diharapkan bisa terealisasi hingga akhir tahun 2025 ini.
“Kaitan dengan pemberian makan bergizi. Program ini kita harapkan dari target 400 SPPG di NTB paling tidak 2025 ini bisa terealisasi,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar. Ia mengatakan, pemberian makan siang bergizi gratis ini merupakan program prioritas pada presiden RI Prabowo Subianto.
Guna mensukseskan program ini, seluruh pemda di daerah bisa mendukung bersama. “Untuk pembangunan SPPG ini perlu sinergi dengan pemda dan instansi terkait. Misalnya BBPOM,” jelasnya.
Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi obat dan makanan, BBPOM diminta aktif untuk meninjau dapur-dapur yang sudah dibentuk bahkan sudah berjalan. Sehingga bisa melihat langsung kondisi makanan yang akan dibagikan kepada peserta didik. “Pengawasan ini agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin seperti yang kita dengar di luar itu ada yang keracunan atau bahan makanan hingga buah yang ada ulatnya,” katanya.
Jumlah SPPG di NTB yang sudah ada saat ini sekitar 54 unit atau sekitar 25 persen lebih. Makan bergizi gratis ini juga akan menyasar ibu hamil. Namun untuk tahap awal ini, pelaksanaan program prioritas ini akan menyasar peserta didik.
“Kita akan menyasar TK, SD, SMP dan SMA dulu. Untuk ibu hamil kita masih berkoordinasi dengan BKKBN. Supaya pemberian makan siang bergizi gratis kepada ibu hamil dan balita ini bisa tepat sasaran,” katanya.
Diterangkannya, pemberian makan siang bergizi gratis kepada ibu hamil ini nantinya akan diserahkan kepada masing-masing posyandu. “Makan bergizi gratis ini kita akan serahkan kepada posyandu,” katanya. (azm)
