Mataram (Inside Lombok) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, membantah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di kota itu kurang optimal pascagempa bumi.
“10 persen dari luasan pada lantai 4 dan 5, rusunawa sengaja kami kosongkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Rabu.
Kemungkinan terburuk yang dimaksudkan Kemal, misalnya, ditemukan masyarakat telantar dan tidak punya rumah, terjadi kerusakan fatal blok rumah yang ditempati penghuni, seperti kebocoran air atau listrik mati.
Selain itu, adanya rencana pemerintah pusat memindahkan warga Ahmadiyah yang kini tinggal di Asrama Transito, Majeluk, juga ditawarkan untuk tinggal di rusunawa.
Keberadaan rusunawa di Kota Mataram sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rumah di Mataram, sekaligus mengurangi kawasan padat penduduk serta kumuh.
“Jadi tidak ada ceritanya, pemanfaatan rusunawa tidak optimal sebab daftar tunggu per satu twin blok saja mencapai 30 kepala keluarga (KK). Pak camat tidak pernah ngomong dengan saya,” ujarnya.
Camat Sandubaya Saharuddin sebelumnya mengatakan, pemanfaatan rusunawa pascagempa bumi yang terjadi tahun 2018, kurang optimal terutama untuk lantai empat.
Dari tiga twin blok rusunawa di Kecamatan Sandubaya, yakni rusunawa Mandalika dua twin blok dan satu twin blok Rusunawa Montong Are tidak ada satupun lantai empat dan lima berpenghuni.
Kondisi itu berbeda dengan sebelum terjadi gempa bumi, rusunawa tersebut sempat penuh meskipun diakui banyak penghuni yang mengincar lantai bawah. Namun, setelah terjadi gempa bumi, hampir semua calon pengunjung enggan mengambil lantai tiga apalagi empat.
“Selain takut ada gempa, calon penghuni juga malas naik tangga terlalu tinggi,” kata Saharuddin. (Ant)
