Lombok Utara (Inside Lombok) – Gerakan peduli daerah digaungkan Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) dengan mendatangi langsung Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara. Pada audiensi mereka menyuarakan isu-isu genting yang menyelimuti Lombok Utara, mulai dari menjamurnya ritel modern tak berizin, absennya gapura perbatasan, hingga minimnya penerangan jalan umum (PJU) di berbagai lokasi strategis.
Ketua Umum KBMLU, Abed Aljabiri Adnan, menyoroti maraknya ritel modern, khususnya di Tanjung dan Gangga sangat memprihatinkan. Lantaran bisa saja menjadi ancaman serius bagi ekosistem ekonomi daerah. “Kami menemukan indikasi kuat banyak ritel modern beroperasi tanpa izin resmi. Ini bukan hanya soal pelanggaran administrasi, tapi juga tentang keadilan dan kelangsungan hidup UMKM lokal,” ujarnya.
Tak hanya soal ritel modern saja, KBMLU juga mempertanyakan ketiadaan gapura perbatasan yang menjadi penanda wilayah administratif Lombok Utara. Menurut mereka, gapura ini krusial sebagai simbol identitas dan kebanggaan daerah. Dimana Kabupaten Lombok Utara adalah beranda utara Pulau Lombok dan merupakan daerah pariwisata. “Sudah selayaknya kita punya gapura perbatasan yang representatif sebagai simbol daerah dan integrasi wilayah, pentingnya citra daerah,” tuturnya.
Kemudian, persoalan minimnya PJU (Penerangan Jalan Umum), di daerah pariwisata seperti Pemenang, Kayangan, dan Bayan, dinilai sebagai pemicu meningkatnya risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas. Untuk itu, mereka meminta DPRD mendesak Pemda agar mengalokasikan anggaran secara serius untuk pemasangan PJU di titik-titik rawan dan daerah pariwisata.
“Audiensi ini hanyalah langkah awal. Kami berkomitmen akan terus mengawal isu-isu strategis demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara,” imbuhnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti bersama pihak terkait. Baik itu tentang perizinan ritel modern yang marak di Lombok Utara, persoalan gapura perbatasan hingga PJU yang masih minim. Dalam hal ini, pihaknya akan menampung semua aspirasi disampaikan, terlebih ini kondisi suatu daerah.
“Kami akan mendorong segera dilakukan evaluasi legalitas ritel-ritel modern. Terkait pembangunan gapura, hal ini sudah dibahas di Musrenbang, dan akan kami usahakan masuk dalam perubahan anggaran. Begitu juga dengan PJU,” demikian. (dpi)
