Lombok Barat (Inside Lombok) – Tak ingin menyerah, Dinas Dukcapil Lobar kini gandeng para ketua RT untuk mensosialisasikan migrasi penduduk kepada para warga perumahan di Desa Labuapi. Pelayanan migrasi administrasi kependudukan (adminduk) ini pun terus digalakkan oleh Dukcapil, setelah sebelumnya pelayanan migrasi kependudukan yang dibuka di beberapa perumahan di wilayah Terong Tawah ternyata minim peminat.
Dukcapil Lobar kini tengah menggagas pola berbeda yang bisa menjadi alternatif untuk mempercepat tujuan tersebut. Di mana Dukcapil akan memberikan pelayanan dengan melibatkan para RT secara aktif.
Kadis Dukcapil Lobar, Saepul Akhkam mengharapkan ada inisiatif dari warga melalui para Ketua RT untuk mendaftarkan diri. “Pelayanan jemput bola melalui para Ketua RT akan efektif. Para Ketua RT yang sangat mengenal anggotanya, mana yang harus migrasi Adminduk, mana yang memang adalah penduduk non permanen,” jelasnya.
Sehingga untuk bisa mengoptimalkan pelayanan ini, Akhkam berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Desa (Pemdes) untuk lebih memperhatikan fasilitas umum. “Kita punya Perda, di mana pihak pengembang wajib menyediakan prasarana umum di perumahan. InsyaAllah akan lebih mudah buat Desa dan Kabupaten mengawal penyediaan fasilitas umum itu kepada pengembang,” imbuhnya.
Pelayanan berbasis RT ini pun disambut baik oleh Idris, salah seorang Ketua RT 01 di Perumahan Lantana Garden. “Kami menyambut baik pelayanan pindah penduduk ini. Apalagi berdasarkan pengalaman saya, tidak sulit karena masyarakat tidak perlu meminta surat pindah dari daerah asal,” ujar Idris.
Berbeda dengan Idris, Ketua RT 02 di perumahan yang sama ingin memperjelas sisi positif dari migrasi adminduk tersebut. “Apa keuntungan menjadi warga desa selain proses kepindahan dimudahkan?” tanya Samsul Madani.
Menimpali pertanyaan tersebut, Sekdes Labuapi, Muhammad Juaini menjamin jika banyak warga bermigrasi dengan ber KTP dengan alamat di desa tersebut, maka pihaknya akan menyiapkan pelayanan dasar Posyandu bagi ibu-ibu perumahan tersebut.
“Saat ini belum bisa karena kita tidak tahu persis berapa jumlah warga kita. Dengan perpindahan Adminduk dan pendataan, minimal kami bisa menginisiasi Posyandu di perumahan,” terang Juani.
Pihaknya pun telah menginisiasi pertemuan dengan Dinas Dukcapil, kemudian 12 Ketua RT, serta Camat Labuapi. Untuk membahas terkait layanan ini. “Pertemuan ini kami rasakan sangat penting, karena membahas berbagai persoalan Adminduk dan bagaimana menyusun strategi agar migrasi Adminduk warga non permanen bisa difasilitasi agar menjadi permanen,” ujar Juaini.
Karena berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, paling sedikit terdapat 5 komplek perumahan di wilayah administratif Desa Labuapi. Diantaranya, Lantana Garden, Royal Zam-Zam 2, Taman Anggrek, Grand Madani, Grand Muslim 2, dan ada beberapa lagi yang sedang dibangun. (yud)
