Mataram (Inside Lombok) – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terkait proses pembayaran ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan karena system reimburse masih banyak dikeluhkan oleh SPPG.
Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar mengatakan system reimburse yang terapkan selama ini nyatanya mengalami kendala. Pasalnya, pembayaran setelah pengajuan kadang tidak tepat waktu atau telat. “Pembayaran yang kita berikan kepada SPPG atau dapur tidak lagi tersendat seperti yang mereka harapkan selama ini,” katanya, Kamis (5/6) sore.
Diterangkannya, pembayaran biasanya dilakukan 10 hari setelah pengajuan. Bahkan ada yang menerima hingga 14 hari atau dua minggu setelah pengajuan. Sistem ini berdampak ada hutang ke penyedia bahan makanan.
“Mereka juga ngutang. Mereka janji misalnya 10 hari sesuai dengan aturan yang ada di BGN ternyata itu tidak bisa direalisasikan secepat itu. Karena ada administrasi yang tidak bisa dia penuhi kadang-kadang,” tegasnya.
Langkah yang dilakukan saat ini untuk mempercepat pembangunan dapur ini, BGN memberikan uang terlebih dahulu. Dana yang diberikan hanya untuk kebutuhan membeli bahan makan. “Ini untuk bahan makanan. Kalau bangunannya dari mereka dan kita sudah jelaskan kepada masyarakat pembagiannya,” ungkap Muazzim.
Misalnya, dari Rp15 ribu yang dialokasikan oleh BGN terbagi menjadi Rp2 ribu untuk sewa bangunan dan Rp3 ribu untuk biaya operasional dapur. Angka ini memang kecil tapi jika dihitung per tahun maka modal untuk menyiapkan bangunan itu sudah terselesaikan. Karena setiap dapur akan memfasilitasi 3000 hingga 3500 siswa per hari. “Kita menghitung saja selama 30 hari saja maka yang punya tempat itu tidak kurang dari Rp150 juta,” katanya.
Dengan perhitungan ini, Muazzim memastikan masyarakat yang membangun dapur akan mendapatkan keuntungan. Karena dengan melihat menu makanan yang diberikan kepada peserta didik modalnya tidak sampai Rp10 ribu per porsi sehingga ada keuntungan yang akan didapatkan. “Telur satu, sayur sedikit, nasi sedikit dan anggap saja Rp7 ribu lah modalnya. Jadi untungnya sudah tiga ribu itu,” tuturnya.
Namun masih minimnya dapur yang dibangun, anggota DPR RI ini mengatakan ada SOP yang belum sesuai. “Dia punya Gedung tapi itu belum disekat dan untuk masaknya harus ada ukuran. Insya allah kita kawal terus untuk bisa membangun 400 dapur sampai tahun 2025,” tutupnya. (azm)
