Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkirakan pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat hingga Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur membutuhkan dana antara Rp16-22 triliun. Estimasi ini berdasarkan hasil kajian awal atau pra-feasibility study (pra-FS) yang dilakukan pada 2024.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin menjelaskan bahwa pra-FS tersebut mencakup kebutuhan fisik konstruksi jalan tol dan telah mempertimbangkan berbagai aspek teknis serta geografis. “Terdapat tiga alternatif jalur yang dikaji. Jalur utara dari Lembar langsung menuju Kayangan, jalur selatan melewati patung sapi Gerung hingga ke Kayangan, dan opsi ketiga melalui jalur tengah yang melalui Praya di Lombok Tengah,” ujar Sadimin.
Dari tiga rute tersebut, jalur tengah dinilai paling layak secara teknis maupun kebutuhan lahan, meski membutuhkan biaya paling tinggi. Jalan tol ini akan melewati tiga wilayah, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
Sadimin menambahkan, proyek ini direncanakan dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mengingat besarnya nilai investasi yang tidak memungkinkan untuk dibiayai sepenuhnya menggunakan APBN. “Peran pemerintah daerah terbatas pada pembebasan lahan,” katanya.
Menurut hasil kajian awal, kebutuhan dana untuk pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp1,95 triliun. Rinciannya: Lombok Barat membutuhkan Rp300 miliar untuk lahan seluas 440 meter persegi, Lombok Tengah sekitar Rp1 triliun untuk 1.917 meter persegi, dan Lombok Timur sebesar Rp600 miliar untuk 1.978 meter persegi. “Lombok Tengah menyerap anggaran paling besar karena lahan yang dibutuhkan lebih luas,” jelasnya.
Jalan tol ini akan dibangun dengan lebar 60 meter dan memiliki enam jalur (dua arah), membentang sepanjang 82 kilometer. Berdasarkan kajian awal, proyek ini ditargetkan mulai konstruksi pada 2031 dan diperkirakan dapat balik modal sembilan tahun kemudian.
Sadimin menekankan bahwa pra-FS ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah dengan anggaran Rp1,5 miliar, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke studi kelayakan (FS) pada 2025. Ia berharap pembangunan bisa dimulai paling tidak pada segmen awal sebelum akhir masa jabatan gubernur.
Rencana tol Lembar–Kayangan masuk dalam proyek prioritas nasional berdasarkan Kepmen PUPR No. 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020–2040. “Kalau desain dan FS selesai, pusat bisa mengerjakan Amdal. Pemerintah daerah mendorong percepatan, tapi kebijakan teknis ada di tangan Kementerian PUPR,” imbuhnya.
Tol Lembar–Kayangan dinilai strategis karena merupakan bagian dari jalur logistik nasional. Saat ini, perjalanan dari Lembar ke Kayangan membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam. Dengan kehadiran jalan tol, waktu tempuh diproyeksikan turun drastis menjadi hanya 1,5 jam. “Ini bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan akses logistik,” tutup Sadimin. (gil)
