Mataram (Inside Lombok) – Ratusan truk memadati jalan Udayana Mataram, Senin (23/6) pagi. Aksi unjuk rasa ini, terkait adanya kebijakan pemerintah yang akan menertibkan truk over dimensi, over load (ODOL).
Salah seorang pengusaha truk, Ari mengatakan aturan yang diberlakukan dinilai merugikan para sopir truk. Mereka meminta agar mengkaji kembali aturan yang sedang disusun.
“Kita harus bayar sekali lewat sana. Kita juga kena timbangan dan selalu dihentikan di pinggir jalan sama polisi dan LLAJ,” katanya Senin (23/6) siang.
Ratusan truck memadati jalan Udayana dan menyebabkan kemacetan. Bahkan dua ruas jalan yang ada dipenuhi oleh para pendemo. Mereka meminta sebelum pengesahan RUU LLAJ, para truk masih bisa beroperasi dan tidak ada penertiban oleh aparat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Hamdan Kasim menyebutkan tuntutan para massa aksi. Beberapa tuntutan massa aksi yaitu penyesuaian upah supir truk. Dimana selama ini dinilai belum sesuai dan mempertanyakan standarisasi tarif.
“Jika memuat satu ton yang diangkut dari Sumbawa ke Lombok itu Rp400 ribu tapi pada saat ramai. Kalau sepi itu dibayar Rp200 – 250 ribu per ton,” katanya
Dari jumlah tersebut, para sopir truk terpaksa menambah muatan sehingga over kapasitas. “Mereka maunya itu upah yang layak agar muatannya standar,” tegasnya.
DPRD Provinsi NTB akan segera memanggil Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Polda NTB. Hal ini untuk menanyakan kenapa tidak ada tarif standar terhadap sopir truk. “Kalau ada berapa, dan mana aturannya. Kalau tidak ada kenapa?. Kita akan duduk bersama menyikapi persoalan ini,” tanya Hamdan.
Selain itu, para sopir truk meminta untuk bisa tetap beroperasi selama pembahasan rancangan undang-undang disahkan. “Mereka meminta jangan ditilang dulu dan boleh beroperasi. Tapi ini tidak bisa saya jawab karena saya harus koordinasi dulu,” katanya.
