Mataram (Inside Lombok)-Konflik Iran dan Isreal bisa saja berdampak pada potensi krisis pangan global. Pasalnya, konflik bersenjata antara kedua negara ini tengah memanas, bukan hanya urusan geopolitik regional saja. Melainkan berdampak luas terhadap sektor pertanian global, termasuk Indonesia.
Salah satu dampak paling nyata potensi gangguan yang bisa dirasakan yaitu pasokan pupuk, terutama urea. Namun di NTB, untuk ketersedian pupuk subdisi maupun komersil masih terbilang aman, begitu juga dengan harganya.
Perang antar negara tidak kali ini saja, sebelumnya ada Rusia dan Ukraina yang berdampak pada harga pupuk yang melonjak naik. Kini Iran dan Israel, tentu hal ini menjadi kekhawatiran para petani di NTB, harga pupuk akan naik. Baik itu subdisi maupun komersil.
“Sampai peraturan dari Permendag di ubah untuk harga subsidi, kalau sekarang harga masih sama dan tidak ada perubahan,” ujar AE PT. Pupuk Indonesia Wilayah NTB, Nursan Arif, Selasa (24/6).
Untuk harga pupuk, diakui tidak semua diberikan harga subsidi. Ada beberapa pupuk non subsidi, selama ini kebanyakan petani menggunakan pupuk subsidi. Lantaran harganya lebih terjangkau, sehingga lebih bisa menekan pengeluaran para petani.
Sebagaimana diketahui, Iran merupakan salah satu produsen urea terbesar di dunia. Jika perang berkepanjangan menghambat produksi maupun ekspor pupuk dari negara tersebut, harga pupuk global bisa melonjak.
“Itu masih kita melihat kondisi nanti (perang yang sedang berlangsung seperti apa,red) Kita akan terus pantau perkembangan di tingkat global dan tetap pastikan stok tersedia untuk petani. Untuk stok kita masih sangat aman, bisa 1-2 bulan ready (tersedia),” terangnya.
Ketersedian yang mencukupi dan belum ada perubahan harga ini tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat. Sementara, dampaknya secara signifikan belum dirasakan dari perang tersebut. Tidak hanya pupuk subdisi, pupuk komersil untuk harga masih tetap sama.
“Kalau pupuk komersil masih ada kemungkinan (naik,red), sementara masih belum ada perubahan harga. Tapi pupuk subsidi memang harganya sudah ditentukan oleh pemerintah (Kementerian Perdagangan,red), masih tetap sesuai HET (harga eceran tertinggi),” jelasnya.
Sebagai informasi, penyaluran pupuk subsidi ini diperuntukkan bagi petani terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi). Adapun syarat lain bagi petani mendapatkan alokasi pupuk subsidi yaitu memiliki luas lahan maksimal 2 hektar, termasuk petani tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.
Dengan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi dan kepastian harga dari pemerintah, petani diharapkan tetap dapat berproduksi dengan tenang meski ancaman krisis global tengah membayangi
“Distribusi akan tetap kami jaga dan stok masih tersedia. Untuk wilayah NTB, saat ini stok pupuk subsidi Urea 36.246 ton dan NPK 21.269 Ton,” demikian. (dpi)
