Lombok Utara (Inside Lombok) – Di usianya yang ke-17 tahun pada Juli 2025 nanti, Kabupaten Lombok Utara (KLU) menatap masa depan dengan penuh optimisme. Pemerintah daerah bertekad untuk terus mengikis angka kemiskinan hingga melampaui capaian kabupaten dan kota lain di NTB dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Perjalanan KLU dalam menekan angka kemiskinan terbilang luar biasa. Sejak resmi melepaskan diri dari Lombok Barat pada 2008, tingkat kemiskinan di KLU saat itu mencapai angka mencengangkan yakni 43,14 persen. Namun, berkat kerja keras dan strategi yang terarah, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan penurunan signifikan menjadi 23,96 persen.
“Meski masih menjadi daerah termiskin di NTB, dari sisi lain, KLU menjadi daerah yang paling aman di NTB,” ujar Sekretaris Daerah KLU, Anding Duwi Cahyadi, Kamis (26/6).
Sebagai kabupaten termuda di NTB, KLU memiliki lima kecamatan, 43 desa, dan 461 dusun. Wilayahnya yang dikelilingi perbukitan dan pantai, langsung berbatasan dengan Lombok Barat dan Lombok Timur. Hal ini menjadikan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi. Ini terbukti dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) KLU yang melonjak drastis.
“PAD KLU di tahun 2020 mencapai Rp120 miliar, dan pada tahun 2024 melonjak hingga Rp333 miliar, dengan pariwisata sebagai penyumbang terbesar,” terangnya.
Sementara itu, Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI, Nanik Sudaryati Deyang, menyebutkan data BPS menunjukkan angka kemiskinan nasional saat ini berada di angka 9,8 persen. Dengan kemiskinan ekstrem mencapai 1,57 persen sebuah kondisi yang dipengaruhi oleh dinamika global dan pandemi COVID-19.
“Kami sangat mengapresiasi optimisme Pemda KLU. Peningkatan PAD dari Rp8 miliar pada 2008 menjadi Rp333 miliar saat ini adalah pencapaian luar biasa. Ini modal positif untuk terus menekan, bahkan menghilangkan kemiskinan di Lombok Utara,” ujarnya.
Diharapkan penurunan angka kemiskinan yang telah mencapai lebih dari 20 persen dalam 17 tahun ini dapat terus ditekan hingga di bawah rata-rata nasional. Selain itu, beberapa strategi yang akan digagas Presiden RI untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.
Strategi ini mencakup pendirian Sekolah Rakyat, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), dan berbagai bantuan sosial lainnya. Semua program ini dirancang untuk memastikan integrasi dan ketepatan sasaran dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Pentingnya data yang baik sangat krusial agar bantuan sosial dari pemerintah pusat, seperti BLT, Jamsostek, JKN, MBG, dan sekolah rakyat, dapat tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak,” demikian. (dpi)
