Mataram (Inside Lombok) – Penyebab kematian pendaki asal Brasil Juliana Marins (27) masih terus diproses. Karena Pemerintah Brasil melalui Kantor Pembela Umum Federal (DPU) membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum internasional terkait kematian tragis pendaki perempuan tersebut.
Bahkan DPU sudah mengajukan permintaan resmi kepada Kepolisian Federal (PF) untuk menyelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian dari otoritas Indonesia dalam insiden tersebut. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran maka kasus ini tidak menutup kemungkinan akan dibawa ke forum internasional seperti Komisi Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (IACHR).
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Plh. Sekda Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal menegaskan telah memberikan pelayanan maksimal dalam proses evakuasi. “Itu adalah hak dari keluarga dia (Juliana, Red). Apa yang terbaik bagi Juliana ini, tidak bisa kita larang,” katanya, Rabu (2/7/2025).
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia sudah melakukan tindakan yang maksimal. Bahkan autopsi terhadap jenazah Juliana juga sudah dilakukan oleh dokter profesional. “Ini sudah dilakukan oleh dokter profesional yang memang untuk forensic,” katanya.
Tindakan yang sudah dilakukan terhadap jenazah Juliana sudah sesuai prosedur. “Apa yang dianggap belum bersesuaian itu kita lihat nanti,” ungkapnya.
Menurutnya, apa yang sudah dilakukan negara dengan fasilitas yang dimiliki sudah sesuai dengan standar. Jika dari pihak keluarga mau membuktikan kembali di negaranya, hal itu merupakan haknya. “Tidak bisa kita larang dari sini. Tapi yang pasti pemerintah Indonesia untuk proses dari rescue sudah standar Indonesia,” tegasnya.
Jika proses penyelidikan kasus kematian Juliana ini masih terus berlanjut, Faozal menegaskan bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemprov NTB melainkan negara. “Bukan Pemprov NTB, tapi Indonesia karena ini antar negara. Apa yang berproses di Rinjani itu juga Indonesia. Basarnas itu kan alat negara,” kata Faozal.
Lebih lanjut, Faozal mengatakan tidak pernah menyangka kasus ini akan menjadi sorotan dunia. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terkait bagaimana pengelolaan tracking di Gunung Rinjani.
“Semua orang tidak kepingin sampai di situ. Kan banyak hal juga yang harus kita pikirkan. Dan pemerintah tidak tinggal diam, kita melakukan evaluasi menyeluruh dan hari ini ada beberapa catatan yang harus kita selesaikan,” pungkasnya. (azm)
