Lombok Barat (Inside Lombok) – Pernikahan dini dinilai menjadi salah satu penyumbang kasus stunting dan kemiskinan di Lombok Barat. Karenanya, pemerintah daerah setempat memberi atensi serius soal permasalahan ini.
Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha menilai risiko stunting bisa juga bersumber dari pasangan yang sebenarnya belum siap. Karena tak bisa dipungkiri, bahwa praktek pernikahan dini berdampak langsung pada rendahnya kualitas kesehatan dan ekonomi keluarga.
“Pernikahan dini bukan hanya melanggar hak anak. Tetapi juga menjadi pemicu berbagai masalah sosial, termasuk stunting dan kemiskinan,” ujar perempuan yang akrab disapa Ummi Nurul ini.
Dipaparkan lebih jauh, sebenarnya di Lobar sudah mempunyai gerakan anti merarik kodek (GAMAK), yang kini menjadi fokus pihaknya untuk lebih digencarkan lagi. “Insyaallah, GAMAK ini kita hidupkan lagi untuk pencegahan stunting,” imbuhnya.
Kata dia, biasanya anak yang menikah di usia dini cenderung mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan dan peluang ekonomi. Sehingga memperbesar risiko kemiskinan, yang berujung pada masalah kesehatan seperti stunting pada anak-anak mereka.
Oleh karena itu, Pemda Lobar diakuinya berkomitmen untuk meningkatkan edukasi dan program pencegahan pernikahan dini sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan kemiskinan.
Untuk Lobar sendiri, saat ini langkah percepatan penanganan stuntingnya sudah mencapai 9,74 persen. Dari angka itu terdapat sekitar 5.500 bayi dan balita yang masuk dalam kategori stunting.
Di mana anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp6 miliar untuk pemberian susu khusus stunting selama 3 bulan. Pemberian susu ini diakui Ummi Nurul, sesuai hasil konsultasi tim percepatan penurunan stunting Lobar dengan dokter spesialis. Termasuk merujuk pada regulasi Permenkes yang mengatur. “Kajian dari dokter spesialis untuk penanganan anak stunting harus dengan susu, dan treatmentnya hanya butuh 3 bulan,” terangnya.
Dirinya juga menuturkan, bahwa Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ) sampai menginstruksikan pembatalan penggunaan anggaran Rp1 miliar untuk pembelian telur, agar diganti dengan susu khusus. “Saya cari lagi tambahan anggaran, dan alhamdulillah dari hasil coffe morning (pertemuan, Red) dengan Dikes, dua rumah sakit dan beberapa OPD lain. Ada anggaran tersebar di beberapa OPD untuk penanganan stunting,” bebernya.
Pihaknya sudah sepakat untuk mengefisiensikan sejumlah anggaran beberapa OPD yang dirasa mubazir dan tidak penting, seperti misalnya rapat. Itu yang akan dialihkan untuk pemberian susu tersebut. Namun politisi perempuan asal Kediri ini menegaskan, pemberian susu itu hanya untuk bayi balita 0-2 tahun. Sedangkan untuk 3 sampai 5 tahun, akan coba dialokasikan melalui anggaran Dana Desa (DD). “Kami lintas sektoral (OPD) ini berkomitmen menyelesaikan stunting. Di DD ada anggaran untuk penanganan stunting, ini akan kami intervensi,” paparnya.
Penyusunan konsep kerja pelaksanaan pemberian susu tambahan itu pun disebutnya akan segera dilakukan. Bahkan dalam waktu dekat ini, seluruh kader kesehatan akan dikumpulkan. “Kita ingin pastikan bagaimana susu ini bisa sampai ke mulut bayi stunting ini. Pengadaan akan melalui Dikes dan ada juga dari DD, kemudian dari Puskesmas disebar ke kader,” tandasnya. (yud)
