Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) berencana meningkatkan infrastruktur untuk menunjang fasilitas pendakian di wilayah Sembalun, baik untuk wisata pendakian ke Gunung Rinjani maupun bukit-bukit di sekitarnya. Namun, belum adanya bagi hasil atau retribusi yang diterima pemda untuk aktivitas pendakian di Sembalun juga menjadi poin lain yang perlu dibahas terlebih dahulu.
Stafsus Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Ahmad Roji mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan pihak yang menaungi pariwisata pendakian untuk membahas bagi hasil wisata pendakian. Sebab selama ini Kabupaten Lotim tak pernah mendapatkan bagi hasilnya, sementara mereka harus dituntut untuk memperbaiki fasilitas penunjang oleh wisatawan.
“Bukit-bukit kita yang indah ini ternyata sangat luar biasa pengunjungnya, tapi zonk kita dapatkan. Karna persentasenya itu, pusat 5 persen, provinsi 20 persen dan pengelola 75 persen,” ungkapnya, Rabu (09/07/2025).
Roji mengaku Pemkab Lotim tak pernah mendapatkan bagi hasil dari keuntungan pariwisata pendakian. Di sisi lain, persoalan lain seperti sampah justru menjadi tanggung jawab pemkab, dan kritik untuk perbaikan fasilitas justru sering dilayangkan juga ke pemkab. “Infrastruktur kita yang bangun, fasilitas umum kita yang suplai. Jadinya ini harus berkeadilan, bukan saja soal Ekas saja di Lotim, TNGR dan KPH juga jadi atensi kita,” jelasnya.
Beberapa kesepakatan dari hasil komunikasi dengan berbagai pihak sedang dalam proses administrasi, bahkan wisata Joben juga sudah menjadi pengelolaan penuh dari Pemkab Lotim. Termasuk wisata perbukitan akan dilakukan negosiasi ulang supaya pendapatannya juga berdampak terhadap daerah. “Nanti jalan-jalan ke destinasi wisata dapat terbangun dengan baik, fasilitas umum lengkap dan sebagainya dari bagi hasil yang didapatkan,” terangnya.
Ditegaskan, akan lebih banyak intervensi yang dilakukan pemerintah daerah jika mendapatkan bagi hasil untuk menunjang kenyamanan berwisata. Namun sayangnya, selama bertahun-tahun wisata pendakian di Lotim, tak ada bagi hasil sedikitpun yang didapatkan dan selalu dituntut untuk pembenahan. “Kita harapkan bagi hasil bisa proporsional, karena kita punya wilayah dan harus ada keberpihakan anggaran kepada kita,” paparnya.
Pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTGR) diakui Stafsus sudah siap dengan hal tersebut dan berjalan sesuai regulasi masing-masing. Ia mengungkapkan jika tidak bisa bagi hasil secara proporsional atau 50 – 50, setidaknya harus bisa 60 persen untuk pengelola dan 40 persen untuk pemerintah daerah. (den)
