Mataram (Inside Lombok) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menerima kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Abdul Mu’ti, di ruang kerjanya di Kantor Gubernur NTB. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi tentang strategi penguatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Advokasi sebagai upaya konkret menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah NTB.
Iqbal menyambut positif kunjungan menteri, yang sebelumnya telah meninjau beberapa sekolah di Pulau Sumbawa dan melanjutkan agendanya ke Pulau Lombok, bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah. “Alhamdulillah Pak Menteri hadir di NTB. Kami berdiskusi mengenai langkah penguatan SMK Advokasi agar pendidikan kita mampu memberikan solusi nyata, tidak sekadar mencetak lulusan, tetapi juga berdampak pada penurunan kemiskinan dan pengangguran,” ujar Iqbal.
Ia menegaskan pentingnya menyelaraskan kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satu langkah konkret adalah membangun Skill Centre yang mampu menjembatani dunia pendidikan dengan industri. Baik sekolah negeri maupun swasta, menurutnya, harus terlibat dalam gerakan vokasi berbasis advokasi ini.
“Yang kami dorong bukan hanya sekolah negeri, tetapi juga SMK swasta advokasi yang mampu menghubungkan kebutuhan industri dengan keterampilan siswa. Termasuk tadi dibahas juga penguatan skill centre,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa konsep penguatan SMK di NTB sejalan dengan arah kebijakan nasional. Ia memaparkan bahwa pemerintah pusat tengah merancang model SMK empat tahun, di mana satu tahun terakhir difokuskan pada magang di industri. “Model SMK empat tahun akan segera kami terapkan. Tahun terakhir akan digunakan untuk menyiapkan siswa masuk ke dunia kerja melalui pelatihan langsung di industri,” kata Menteri.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana integrasi antara SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK), agar lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tapi juga sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. “SMK ke depan akan kami kolaborasikan dengan BLK. Jadi siswa bisa praktik dan mendapatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan industri,” tambahnya.
Menteri juga menyebut bahwa pihaknya sedang menyiapkan program inklusi untuk anak-anak yang putus sekolah akibat kendala ekonomi. Di tahap awal, program ini menargetkan 1.000 peserta dan akan diperluas di masa mendatang.
“Ada program SMK untuk anak-anak yang terhenti pendidikannya karena ekonomi. Kami beri mereka kesempatan kembali belajar. Awalnya akan dibuka untuk 1.000 peserta dan akan bertambah ke depannya,” ucapnya.
Ia berharap, melalui langkah-langkah ini, angka pengangguran dan kemiskinan bisa ditekan secara signifikan. “Dengan pendekatan seperti ini, kami ingin SMK menjadi mesin pencetak tenaga kerja terampil sekaligus menekan pengangguran,” tutupnya. (gil)
