Mataram (Inside Lombok) – Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram akan menggunakan bangunan sekolah sebagai kantor Koperasi Merah Putih (KMP). Karena untuk tahap pertama, pemerintah pusat akan memberikan sembako kepada KMP sebagai usahanya.
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, M. Ramadhani mengatakan peluncuran KMP ini secara serentak akan dilakukan pada tanggal 19 Juli mendatang melalui via zoom. Pemkot Mataram sudah melakukan pendataan struktur kepengurusan KMP yang sudah dibentuk. “Karena sudah ada permintaan dari Badan Pangan Nasional untuk informasi drop sembako dan sebagainya. Mereka minta data koperasi merah putih untuk data awal,” katanya.
Setelah peluncuran KMP oleh Presiden RI Prabowo Subianto, tahap awal KMP yang ada di seluruh Indonesia akan focus pada penyedia kebutuhan pokok dan elpiji. Terkait mekanisme penyaluran sembako ini belum diketahui secara pasti dan Pemkot Mataram masih menunggu arahan. “Makanya kita belum tahu ini. Tapi mereka sudah minta data pengurus yang bisa dihubungi,” katanya.
Namun persoalan yang muncul saat ini adalah toko untuk menjual sembako. Penyiapan tempat ini menjadi tugas pemerintah daerah. “Kalau arahanya menggunakan fasilitas negara atau bangunan negara yang belum terpakai maksimal,” ungkap Ramadhani.
Lokasi yang akan dipakai sementara waktu yaitu ruang kelas yang tidak dipakai. Karena masih ada di beberapa sekolah yang kekurangan siswa dan ruang kelas bisa digunakan sebagai lokasi untuk menjual sembako. Komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram sudah dilakukan untuk pemanfaatan sekolah. “Lokasi yang layak. Kita akan gunakan pemerintah. Contohnya itu SD yang kekurangan murid itu satu local bisa dipakai untuk koperasi, Bangunan KUD bisa digunakan,” katanya.
Sementara untuk memanfaatkan kantor lurah, Ia menegaskan tidak bisa. Pasalnya, kondisi kantor lurah yang ada di Kota Mataram saat ini juga banyak yang tidak representatif. “Kalau kantor lurah itu kondisinya sudah kayak apa. Sudah penuh dan tidak ideal juga kantor lurah dijadikan tempat KMP. Mungkin ada memungkinkan ada juga kantor yang sumpah,” tegasnya. (azm)
