Lombok Timur (Inside Lombok) – Dalam memastikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan, Bupati Lombok Timur (Lotim), Haerul Warisin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit terbesar milik daerah yakni RSUD Dr R Soedjono Selong. Lewat sidak itu ia memantau jalannya pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, terutama yang mengakses layanan dengan menggunakan BPJS Kesehatan.
Sidak yang dilakukan sembari memastikan kepada masyarakat apakah mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak ada pungutan biaya tambahan. Dalam kegiatan tersebut Bupati berkeliling ke berbagai ruangan rumah sakit mulai dari ruang pelayanan, poli, dan ruangan lainnya serta berdiskusi dengan pasien untuk memastikan apakah pelayanan berjalan baik atau tidak.
Haerul mengatakan bahwa kedatangannya ke RSUD untuk meninjau pelayanan kesehatan yang dikeluhkan oleh masyarakat, apakah benar-benar baik atau tidak. Hal itu untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkannya dan juga masyarakat. “Kita datang untuk memastikan pelayanan yang baik, dan membuktikan apa yang disampaikan oleh masyarakat,” ujarnya, Selasa (15/07/2025).
Adanya keluhan laporan tentang kurang baiknya pelayanan dan memintai sejumlah uang kepada peserta BPJS membuatnya sampai turun tangan. Dalam sidak yang dilakukan, ia mengakui semuanya sudah aman dan dipastikan tidak akan lagi masalah yang menjadi keluhan masyarakat. “Ini baru di RSUD, saya akan melihat lagi ke tempat-tempat lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Dr R Soedjono Selong, Dr Hasbi Santoso mengaku bahwa tidak ada perbedaan layanan atau intimidasi bagi masyarakat yang menggunakan BPJS. Ia juga akan mengimplementasikan permintaan dari orang nomor 1 di Lombok Timur untuk melayani pasien terlebih dahulu sebelum meminta dokumen pelengkap. “Kami pertama kali didatangi dengan tujuan ingin melihat yang unggulan dan tidak. Mungkin pak Bupati mau melihat apa kelemahan dan keunggulan kita,” paparnya.
Ia juga mengaku bahwa sudah banyak yang dilayani masyarakat untuk mengakses kesehatan dengan menggunakan BPJS yang telah dinonaktifkan dari pusat. Sehingga pihak RSUD yang melakukan pembayaran, kemudian diarahkan ke Mall Pelayanan Publik untuk mengurus aktivasi kepesertaannya. “Sekitar hampir Rp600 juta yang telah kita bayarkan sendiri bagi masyarakat yang tidak aktif BPJSnya, dan itu kita tanggung semua,” pungkasnya. (den)
