Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi tahun 2025. Forum yang berlangsung di Aula Hotel Lombok Raya pada Rabu, 23 Juli ini bertujuan memperkuat sinergi dalam menangani dua persoalan besar, yaitu kemiskinan dan stunting, melalui pendekatan terpadu seperti program unggulan Desa Berdaya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa kemiskinan adalah pangkal dari banyak persoalan sosial di daerah. “Untuk pertama kalinya, di masa pemerintahan kami, kami duduk bersama membahas persoalan kemiskinan secara menyeluruh,” ungkap Iqbal.
Ia menekankan bahwa isu ini menjadi fokus utama, dengan pengawasan langsung oleh Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri alias Dinda. Penanganannya difokuskan pada dua ranah, yaitu kemiskinan secara umum dan kemiskinan ekstrem.
Saat ini masih terdapat 106 desa di NTB yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, setara 2,04 persen dari total desa. Meski mengalami penurunan dalam setahun terakhir, Iqbal mengkritisi masih lemahnya dampak program, meskipun dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga internasional sudah mengalir. “Kita belum memiliki orkestrasi dan kolaborasi yang kuat,” tegas Iqbal.
Untuk menjawab tantangan ini, Pemprov NTB merancang Desa Berdaya sebagai wadah kolaboratif lintas sektor, guna mempercepat perubahan secara menyeluruh. “Kuncinya adalah kerja sama lintas pihak. Semua harus terlibat,” pungkas Iqbal.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, yang juga memimpin TKPK dan TPPS, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta, termasuk para wakil kepala daerah kabupaten/kota se-NTB. “Partisipasi kita hari ini menandai komitmen kolektif dalam menyelesaikan persoalan strategis yang menentukan arah pembangunan NTB,” ujar Dinda.
Ia melaporkan bahwa angka kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan dari 2,64 persen menjadi 2,04 persen per Maret 2024. Sementara total penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebanyak 658.600 jiwa, berkurang sekitar 50 ribu dibanding Maret.
Walau tren positif terlihat di hampir seluruh wilayah, Lombok Utara tetap menjadi perhatian karena hasil surveinya dianggap perlu evaluasi mendalam, terutama terkait perilaku masyarakat dalam pelaporan data. Dinda juga memaparkan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025, yakni pengurangan beban biaya hidup, peningkatan penghasilan, dan pengentasan wilayah kantong-kantong miskin.
Total anggaran yang tersedia mencapai Rp629 miliar, dengan Rp230 miliar di antaranya telah terealisasi hingga Mei. Dalam isu stunting, prevalensi di NTB berhasil ditekan dari 37,85 persen pada 2019 menjadi 29,8 persen pada 2024. Meski demikian, tahun 2024 mencatat kenaikan sebesar 5,2 persen, dengan konsentrasi tinggi di wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur.
Menurut data EPPGBM per April 2025, angka stunting telah menurun ke 13,19 persen, di bawah target nasional 14 persen. Namun, tantangan masih ada, seperti perbedaan data antar sumber, kurang maksimalnya pendampingan keluarga berisiko, serta belum meratanya intervensi lapangan.
Dinda menekankan perlunya pemetaan program yang lebih akurat, peningkatan peran pemerintah desa dan kecamatan, serta penguatan peran kader posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Ia juga mengingatkan pentingnya memberi perhatian pada kesejahteraan para kader di lapangan. (gil)
