Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi NTB kembali menggelar forum diskusi “Kamisan” edisi ke-11, Kamis (24/7), yang kali ini mengangkat tema “Seberapa Penting Sekolah Rakyat di NTB?”. Bertempat di Media Center UPTD Pusat Layanan Digital, agenda ini mencoba menggali peran Sekolah Rakyat dalam menjawab tantangan kemiskinan dan ketimpangan pendidikan di daerah.
Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih, yang tampil sebagai pembicara, mengklaim bahwa program Sekolah Rakyat adalah bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan di NTB dan investasi menuju generasi emas 2045. Ia menegaskan bahwa program ini menjadi prioritas dalam visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2025-2030. “Fokusnya adalah memutus mata rantai kemiskinan. Target kita cukup ambisius, kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2029,” ujar Nunung.
Namun, klaim tersebut tampaknya perlu diuji lebih jauh. Berdasarkan data BPS 2023, NTB berada di peringkat ke-8 sebagai provinsi termiskin di Indonesia, dan hanya naik ke posisi ke-12 pada 2024. Meski secara statistik ada perbaikan, banyak kalangan menilai ini belum cukup mencerminkan perubahan mendasar, terutama dalam soal akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Di balik semangat narasi “kehadiran negara”, Sekolah Rakyat dikaitkan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Program ini juga didukung oleh sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang konon menyatukan berbagai basis data sosial untuk penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
Namun, hingga kini belum banyak informasi publik yang menjelaskan sejauh mana efektivitas DTSEN dalam menghindari tumpang tindih data atau memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima mereka yang paling membutuhkan. Skema desil satu dan dua memang disebut sebagai prioritas, tetapi ruang abu-abu dalam pelaksanaan masih besar.
Dalam diskusi tersebut, Lalu Sirajul Hadi, Wakil Rektor UNW Mataram, menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem bukanlah produk tunggal. “Kita tak bisa hanya melihat kemiskinan dari satu sisi. Ini masalah struktural, dari ekonomi keluarga, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan,” katanya.
Ia menyambut baik langkah-langkah afirmatif pemerintah, namun mengingatkan bahwa kebijakan tak cukup hanya berhenti di tataran normatif dan seremoni. “Jika variabel penyebab tidak diselesaikan secara simultan, maka target 2029 hanya akan jadi slogan,” tukasnya.
Sementara itu, Penggiat Pendidikan NTB, Bajang Asrin, menyoroti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. “Budaya kita masih menyisakan tantangan besar. Ada pandangan lama bahwa pendidikan bukan kebutuhan mendesak. Ini harus dilawan, dan tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah atau pemerintah saja,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas dalam membangun paradigma baru tentang pendidikan. “Kalau dibanding negara lain, kita memang agak tertinggal. Tapi ketertinggalan ini tak boleh jadi alasan untuk terus menunda,” ujarnya.
Kritik terhadap program seperti Sekolah Rakyat bukan untuk menafikan tujuannya, tetapi untuk memastikan bahwa retorika tidak mengaburkan realita. Bahwa program ini bukan sekadar catatan manis dalam laporan tahunan pemerintah, melainkan benar-benar menjangkau anak-anak yang terpinggirkan. (gil)
