Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah mengambil langkah sigap dan penuh kepedulian dengan memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang akan difungsikan sebagai rumah singgah permanen di Kota Mataram. Keputusan ini menjadi angin segar, terutama bagi warga yang harus bolak-balik dari kampung halaman untuk rawat jalan, kontrol kesehatan, atau menunggu jadwal operasi di RSUD Provinsi NTB.
“Keputusan ini sudah final dan tidak bisa ditawar lagi. Rumah itu akan dibeli dan dijadikan aset daerah agar pemanfaatannya bisa lebih fleksibel dan berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Faturrahman, Rabu (30/7).
Langkah pembelian ini menunjukkan komitmen serius Pemda KLU untuk menyediakan fasilitas yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan demi kesejahteraan warganya. Rumah yang akan dibeli memiliki lokasi yang sangat strategis. Kedekatan ini tentu akan sangat membantu pasien dan keluarga mereka dalam mengakses layanan kesehatan tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk transportasi.
“Awalanya harga yang ditawarkan oleh pemilik rumah mencapai Rp750 juta. Tapi untuk harga akhir akan ditentukan dari hasil penilaian pihak appraisal independen untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi,” jelasnya.
Untuk merealisasikan rencana mulia ini, Pemda KLU telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp800 juta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2025. “Dana yang dialokasikan tidak hanya mencukupi untuk pembelian rumah, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan biaya-biaya lain yang mungkin timbul dalam proses pengadaannya nanti,” ungkapnya.
Nantinya rumah singgah ini dirancang untuk multifungsi. Artinya tidak hanya pasien dan anggota keluarga mereka yang dapat memanfaatkan fasilitas ini, tetapi juga bisa digunakan untuk kebutuhan sosial mendesak lainnya. Konsep ini mencerminkan visi Pemda KLU yang lebih luas, yaitu menjadikan rumah singgah ini sebagai pusat dukungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Bupati melihat langsung bagaimana warga kita kesulitan mencari tempat berteduh atau tinggal sementara di Mataram. Ini bukan hanya soal rumah, tapi tentang hadirnya negara di sisi rakyat yang sedang sakit,” bebernya.
Sementara itu, inisiatif menyediakan rumah singgah ini bukanlah yang pertama bagi Pemerintah Lombok Utara. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga telah menyewa sebuah rumah singgah di Denpasar, Bali, yang berlokasi dekat dengan RSUP Sanglah. Rumah singgah di Bali tersebut melayani warga KLU yang dirujuk untuk mendapatkan perawatan medis di pulau dewata, dengan biaya sewa mencapai Rp 100 juta per tahun.
“Keberadaan dua rumah singgah ini, baik di Mataram maupun Denpasar, untuk memastikan warga mendapatkan akses kesehatan yang layak tanpa terbebani masalah akomodasi. Dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat,” demikian. (dpi)
