Lombok Utara (Inside Lombok)- Kesiapan administratif Koperasi Merah Putih (KMP) di Lombok Utara telah mencapai 100 persen. Kecepatan ini mendapat respon positif dari pemerintah pusat, menandai langkah awal yang mulus bagi program ini. Kendati demikian, untuk mensukseskan jalannya KMP perlu adanya kolaborasi antar desa dan semua pihak yang berkaitan.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, mengatakan bahwa tahapan selanjutnya adalah implementasi di lapangan. Ia juga meminta para Kepala Desa agar tidak terjadi benturan atau persaingan antara KMP dengan Koperasi Unit Desa (KUD) atau koperasi-koperasi lain yang sudah ada di tingkat desa. “Saya meminta kepada teman-teman kepala desa untuk tidak membenturkan antara Koperasi Merah Putih dengan KUD atau dengan koperasi-koperasi yang ada di desa,” ujarnya, Rabu (6/8).
Sebaliknya, Najmul mendorong agar semua lembaga perekonomian yang sudah berdiri, baik itu KUD maupun koperasi lainnya, dapat menjadi mitra strategis bagi Koperasi Merah Putih. Tujuannya adalah agar program yang digagas pemerintah ini bisa berjalan beriringan dan saling mendukung dengan lembaga-lembaga ekonomi yang sudah ada. “Apa yang diniatkan oleh pemerintah lewat koperasi merah putih ini akan bisa berjalan seiring dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada ditingkat desa,” tuturnya.
Di sisi lain, terkait dengan alokasi dana, dijelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai jumlah dana yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, fokus pemerintah pusat saat ini bukan pada pemberian dana, melainkan pada perancangan model bisnis yang akan dijalankan. Pemerintah sedang merumuskan kegiatan-kegiatan, baik yang bersifat bisnis maupun non-bisnis, yang paling tepat untuk diimplementasikan oleh KMP. “Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat di desa-desa. Tapi dengan prinsip kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi. Kehadiran koperasi ini akan memperkuat, bukan melemahkan, struktur ekonomi lokal yang sudah ada,” demikian. (dpi)
