Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Lombok Utara (KLU) saat ini tengah fokus menggarap dua proyek pembangunan krusial. Di antaranya, pembangunan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan perumahan rakyat. Proyek ini menjadi bagian dari upaya Pemkab KLU untuk meningkatkan fasilitas publik sekaligus menjawab kebutuhan mendesak masyarakat pasca bencana gempa 2018 lalu.
Bupati KLU, Najmul Akhyar, menegaskan bahwa pembangunan kantor OPD menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan demi menunjang kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Menegaskan bahwa pembangunan kantor OPD menjadi prioritas utama. “Satu, kantor OPD itu prioritas, termasuk kantor-kantor yang belum ada. Kedua prioritas kita insya allah kita ikhtiarkan pembangunan perumahan di KLU ini,” ujarnya, Jumat (15/8).
Lebih lanjut, pihaknya telah mengambil langkah-langkah strategis untuk merealisasikan proyek perumahan ini. Bahkan pihaknya sudah menghubungi pemerintah pusat terkait dengan hal ini. Jika dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum mencukupi, Najmul memastikan Pemkab KLU akan mengambil inisiatif dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Saya sudah datang ke Kementerian Perumahan dan Bappenas. Kalau nanti ternyata dari pusat belum ada anggaran yang signifikan, maka APBD akan kita pakai untuk membangun perumahan itu sesuai dengan kemampuan daerah kita, yang jelas itu adalah ikhtiar kita, karena itu real kebutuhan masyarakat kita sekarang,” ungkapnya.
Terkait pendanaan, ia menyebut pembahasan APBD 2026 akan segera dilakukan. Ia berharap alokasi anggaran bisa signifikan untuk mendukung proyek-proyek tersebut. Bahkan saat ini Pemkab Lombok Utara sedang menyusun proposal kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini dilakukan untuk mencari mekanisme pendanaan baru, mengingat skema Rencana Tindak Lanjut (RTG) pasca bencana sudah tidak berlaku. “Kita sedang menyusun proposal ke BNPB, juga sudah tidak ada lagi pembangunan dengan mekanisme RTG kemarin. Tetapi kemarin saya sampaikan ke pusat, kita butuh mekanisme baru untuk menambah bantuan perumahan di Lombok Utara,” tuturnya.
Di sisi lain, ia juga berharap adanya bantuan dari para politisi di tingkat nasional. Dimana akan ada upaya dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, untuk menyampaikan permasalahan ini dalam rapat kabinet. Sebab kalau mengandalkan mekanisme lama, satu tanggap darurat sudah selesai dan tidak ada bencana. “Tetapi Pak Fahri Hamzah akan menyampaikan di rapat kabinet dengan Bappenas seakan-akan pemerintah pusat masih berhutang dengan KLU. Mudah-mudahan itu bisa mempercepat,” demikian. (dpi)
