27.5 C
Mataram
Senin, 22 Desember 2025
BerandaPariwisataPemda Lotim Ambil Alih Pengelolaan Wisata Otak Kokok Joben

Pemda Lotim Ambil Alih Pengelolaan Wisata Otak Kokok Joben

Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tengah menyiapkan langkah besar dalam pengelolaan sektor pariwisata dengan membentuk perusahaan daerah baru bernama PT Joben. Perusahaan ini akan difokuskan untuk mengelola kawasan wisata Otak Kokok Joben di Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading yang sebelumnya dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR).

Bupati Lotim, Haerul Warisin, menyampaikan bahwa PT Joben akan diberi kewenangan penuh untuk mengurus seluruh fasilitas wisata di kawasan tersebut. “Mulai dari kolam renang, camping ground, hingga penginapan akan dikelola langsung oleh perusahaan daerah ini,” ungkapnya. Sebagai bagian dari rencana pengembangan, Pemkab Lotim juga akan membangun penginapan di area wisata Joben. Dengan luas lahan sekitar 20 hektar, kawasan ini kini sepenuhnya berada di bawah kendali Pemkab setelah sebelumnya dikelola oleh BTNGR.

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab telah menyiapkan anggaran Rp20 miliar. Haerul optimis, potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari Joben bisa mencapai Rp2–3 miliar setiap bulan. “Dengan pengelolaan mandiri, potensi pemasukan daerah bisa lebih maksimal,” ujarnya. Selain sektor pariwisata, Pemkab Lotim juga terus berupaya meningkatkan PAD dari berbagai sisi tanpa membebani masyarakat. Salah satunya dengan optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2), namun tetap memberi keringanan bagi warga miskin ekstrem. “Bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu, pajaknya akan ditanggung daerah,” tegas Bupati.

Sementara itu, Sekda Lotim, M. Juaini Taofik, menambahkan bahwa selama ini pengelolaan Otak Kokok Joben oleh TNGR membuat daerah tidak memperoleh pemasukan. Karena itu, dengan pembentukan PT Joben, diharapkan Pemda bisa mendapat manfaat langsung dari potensi wisata maupun aktivitas pendakian gunung Rinjani. “Daerah sudah banyak berkontribusi dalam pembangunan akses jalan dan fasilitas penunjang lainnya. Maka sudah seharusnya daerah juga memperoleh hasil dari pengelolaan wisata tersebut,” pungkasnya.

- Advertisement -

Berita Populer