Mataram (Inside Lombok)- Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah di tengah ancaman berkurangnya transfer dana dari pusat. Lewat program hilirisasi di sektor kelautan dan perikanan, NTB menargetkan peningkatan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru. Langkah ini dipandang mendesak karena transfer dana pemerintah pusat ke NTB diprediksi berkurang hingga Rp900 miliar pada tahun 2026.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Muslim, menegaskan bahwa hilirisasi adalah jawaban mutlak untuk mendongkrak ekonomi daerah. Bahkan dalam rancangan peraturan daerah (perda) yang sudah disusun bersama DPRD, pihaknya mencantumkan kewajiban hilirisasi terhadap komoditas strategis kelautan dan perikanan agar daerah mendapatkan nilai tambah. “Ada lima komoditas strategis yang jadi fokus hilirisasi kami, ada tuna, cakalang, rumput laut, udang vaname, dan garam,” ujarnya, Senin (8/9).
Lebih lanjut, beberapa komoditas seperti garam dan tuna sudah mulai diproses, namun pemerintah ingin memperluas skala industri hilirisasi di masa depan. Potensi terbesar terdapat pada produksi udang vaname yang mencapai lebih dari 197 ribu ton per tahun. “Selama ini hasil budidaya banyak dikirim ke luar daerah untuk diproses, seperti ke Surabaya. Kedepannya, pengolahan harus dilakukan di NTB,” tuturnya.
Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah sudah menyiapkan regulasi dalam perda yang akan mendorong keterlibatan swasta. Dukungan yang diberikan mencakup penyediaan lahan, perizinan, dan pembangunan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage). Pemerintah Provinsi NTB juga akan memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang insentif investasi sebagai daya tarik bagi para investor swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan industri perikanan.
Selain menambah pendapatan daerah, hilirisasi juga diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal. Setiap perusahaan yang berinvestasi diwajibkan mempekerjakan masyarakat NTB, terutama lulusan SMK yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan industri. “Ini bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” pungkasnya. (dpi)
