Mataram (Inside Lombok) – Komisi II Dewan DPRD NTB menyoroti kelangkaan elpiji 3 Kg bersubsidi yang kian meluas di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, mendesak pemerintah provinsi dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi masalah yang mengancam kebutuhan dasar warga.
Menurutnya, tanda-tanda kelangkaan sudah terdeteksi sejak beberapa waktu lalu, bahkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Ketahanan Pangan. “Kemarin sewaktu RDP dengan Dinas Ketahanan Pangan saya sudah membahas pasokan-pasokan bahan yang mulai limit di pasar dari serapan permintaan kebutuhan,” ujar Megawati, Rabu (17/9).
Ia menyebutkan bahwa kelangkaan ini kini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, yang dibuktikan dengan banyaknya demonstrasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE). Srikandi Partai Golkar ini juga menyoroti salah satu pemicu utama kelangkaan ini, yaitu penyalahgunaan elpiji bersubsidi.
Megawati menilai, banyak elpiji 3 Kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru diserap oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas. Situasi ini membuat pasokan untuk warga yang berhak menjadi sangat terbatas.
“Kondisi ini semakin parah karena banyaknya elpiji yang terserap oleh Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga pasokan bagi warga kurang mampu menjadi sangat terbatas dan mengancam kebutuhan dasar mereka,” ungkapnya.
Menyikapi kondisi yang semakin memprihatinkan ini, Megawati meminta pemerintah untuk tidak tinggal diam. Ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk memastikan distribusi elpiji 3 Kg tepat sasaran. “Saya minta agar pemerintah hadir mengatur agar tidak menjadi gejolak di masyarakat,” tegasnya.
