Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan sikap resmi terkait pengurangan alokasi transfer pusat dalam RAPBN 2026. Dana transfer ke daerah turun dari Rp2,23 triliun pada 2025 menjadi Rp1,85 triliun pada 2026 atau berkurang sekitar Rp383,3 miliar (17,1%).
Kepala Bapperida Loteng, Lalu Wiranata, menjelaskan penurunan tersebut terutama berasal dari pengurangan Dana Alokasi Umum sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas. “Penurunan ini terutama berasal dari pengurangan Dana Alokasi Umum, sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).
Pengurangan berdampak signifikan pada belanja modal, terutama DAK Fisik untuk jalan, jembatan, irigasi, dan ketahanan pangan yang turun hampir 95 persen. Pemerintah daerah (Pmeda) berencana melakukan reprioritisasi program, menunda proyek fisik yang belum kontrak, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, target pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 juga berpotensi terdampak, khususnya sektor infrastruktur. Pemda berencana merevisi indikator kinerja utama, memperkuat sinergi lintas sektor, serta melibatkan swasta dalam pembangunan.
“Pengurangan transfer pusat menjadi tantangan serius bagi stabilitas keuangan daerah. Karena itu, Pemkab akan fokus pada diversifikasi pendapatan, penguatan sektor unggulan, dan efisiensi belanja,” tegas Wiranata.
Pemda Loteng menegaskan tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan meski menghadapi keterbatasan fiskal, termasuk melalui pemanfaatan teknologi, pendekatan berbasis data, serta pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. “Pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui pendekatan partisipatif dan kemitraan,” tandasnya.
