Lombok Timur (Inside Lombok) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan seluruh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan tabung gas elpiji 3 kilogram (Kg) bersubsidi. Kepastian ini diperoleh setelah petugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap 88 dapur yang telah beroperasi di berbagai wilayah.
Kepala Satpol PP Lotim, Slamet Alimin, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Lotim, Haerul Warisin, untuk menelusuri dugaan penyebab kelangkaan elpiji 3 kg di masyarakat. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan tidak ada penyalahgunaan gas bersubsidi di dapur program MBG.
“Kami sudah mengecek langsung ke 88 dapur yang aktif, dan hasilnya tidak ada satu pun yang memakai gas elpiji 3 kg bersubsidi,” tegas Slamet.
Menurutnya, skala besar kegiatan memasak di dapur MBG membuat penggunaan tabung gas kecil tidak efisien. Untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dalam jumlah banyak, para pengelola dapur menggunakan tabung gas berukuran lebih besar. “Menggunakan tabung gas kecil tidak efisien untuk masakan dalam jumlah besar,” ujarnya.
Selain memeriksa penggunaan elpiji bersubsidi, Satpol PP juga menelusuri kemungkinan adanya praktik pengoplosan gas, namun tidak menemukan indikasi tersebut. “Tidak ada indikasi pengoplosan yang kami temukan di lapangan,” tambah Slamet.
Koordinator Wilayah SPPG Lotim, Agamawan Salam, menguatkan hasil pemeriksaan itu dengan memastikan seluruh dapur MBG menggunakan elpiji non-subsidi berukuran 5,5 kilogram ke atas. “Tabung 3 kg terlalu kecil untuk kebutuhan dapur MBG, sehingga kami tidak menggunakannya sama sekali,” jelasnya.
Langkah tersebut sesuai dengan instruksi Bupati Haerul Warisin agar dapur MBG tidak mengambil hak masyarakat kurang mampu. Pemerintah daerah terus melakukan pengawasan agar program makan bergizi tidak berdampak pada ketersediaan elpiji bersubsidi di pasaran.
