Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memulai langkah kecil yang bermakna besar, yaitu mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk berhenti menggunakan elpiji bersubsidi dan beralih ke elpiji nonsubsidi. Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan cermin kesadaran baru tentang tanggung jawab sosial aparatur negara terhadap masyarakat yang dilayaninya.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan kebijakan ini lahir dari niat bersama untuk menjaga agar subsidi pemerintah benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan. Menurutnya, ASN seharusnya menjadi teladan dalam penggunaan energi yang bijak dan berkeadilan. “Ini bukan soal besar kecilnya tabung gas, tetapi tentang siapa yang berhak dan siapa yang harus memberi contoh,” ujar Iqbal beberapa waktu lalu.
Langkah ini dimulai dari lingkup Pemerintah Provinsi NTB, sebelum diperluas ke seluruh kabupaten dan kota. Iqbal berharap, semangat ini menular, dan menjadi tanggung jawab sosial. Bahwa, tak harus menunggu instruksi, tetapi tumbuh dari kesadaran bersama untuk berbuat benar, meski dimulai dari hal sederhana.
Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaludin Malady, menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya soal pengalihan konsumsi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keseimbangan pasokan energi di daerah. Elpiji 3 kilogram, kata dia, seharusnya menjadi hak masyarakat kecil yang memang membutuhkan bantuan pemerintah.
Sebagai bentuk dukungan awal, Pertamina menyediakan 1.000 tabung elpiji 5,5 kilogram untuk ASN Pemprov NTB. Melalui kerja sama dengan NTB Mall dan koperasi dinas, distribusi dilakukan langsung agar transisi berjalan mudah dan lancar.
Program ini mungkin terlihat sederhana, tetapi membangun kesadaran bahwa kebijakan publik akan berhasil bila dimulai dari teladan. Ketika ASN memilih tidak mengambil hak rakyat kecil, maka yang tumbuh bukan hanya efisiensi energi, melainkan rasa keadilan sosial yang lebih hidup di tengah masyarakat NTB. (gil)
