Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) resmi membatalkan rencana pembangunan Sekolah Garuda di kawasan Kebun Raya Lemor (KRL), Desa Suela, Kecamatan Suela. Keputusan ini diambil setelah menerima berbagai masukan dan penolakan dari masyarakat, mahasiswa, serta sejumlah tokoh daerah yang menilai proyek tersebut berpotensi merusak kawasan konservasi.
Bupati Lotim, Haerul Warisin, mengatakan pembatalan tersebut telah dikomunikasikan kepada pemerintah pusat. Ia menjelaskan, lokasi KRL sejak awal ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan penelitian, serta berada di dekat sumber mata air penting bagi warga sekitar.
“Lahan di Lemor itu sejak awal diperuntukkan sebagai kebun raya dan dekat dengan mata air. Setelah banyak masukan dari masyarakat dan tokoh-tokoh, kami akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pembangunan di sana,” ujar Haerul, Rabu (8/10/).
Haerul menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kritik dan aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk aksi demonstrasi mahasiswa. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar lebih selektif dalam menentukan lokasi proyek strategis.
“Masukan dari masyarakat itu penting. Termasuk demo mahasiswa, kami anggap itu sebagai bentuk kepedulian. Karena itu, kami telah meminta lahan alternatif ke Pemerintah Provinsi NTB, dan saat ini prosesnya sudah berjalan,” ujarnya.
Sebagai lokasi pengganti, Pemkab Lotim mengusulkan lahan seluas 30 hektare di kawasan Menanga Baris, Kecamatan Pringgabaya. Lokasi baru ini dinilai lebih tepat karena tidak berada di kawasan konservasi dan memiliki potensi untuk pengembangan fasilitas pendidikan unggulan.
Sebelumnya, gelombang penolakan terhadap pembangunan Sekolah Garuda di KRL datang dari mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Gumi Patuh Karya. Mereka menilai pembangunan sekolah dapat mengancam kelestarian lingkungan dan mengganggu fungsi ekologis kebun raya.
“Apapun skema yang ditawarkan Pemkab, kami tetap menolak. KRL selama ini dimanfaatkan untuk rekreasi, pendidikan, penelitian, hingga konservasi,” tegas Azhar Pawadi, perwakilan aliansi dalam audiensi dengan Komisi IV DPRD Lotim
Azhar menambahkan, pihaknya tidak menolak pembangunan sekolah unggulan, namun menolak jika lokasinya berada di kawasan konservasi. Ia menyarankan agar Pemkab mencari alternatif lain seperti di Pekosong atau wilayah Pringgabaya. “Kami tidak menolak pendidikan, yang kami tolak adalah lokasi pembangunannya di KRL,” ujarnya.
Dengan pembatalan tersebut, Pemkab Lotim memastikan pembangunan Sekolah Garuda akan tetap dilanjutkan di lokasi yang lebih sesuai tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan sebagai aset penting daerah.
