Lombok Utara (Inside Lombok) – Komisi I DPRD Lombok Utara (KLU) menyerap sejumlah aspirasi masyarakat selama masa reses yang telah memasuki hari keempat. Anggota Komisi I DPRD KLU, Ardianto, menyebutkan bahwa keluhan utama masyarakat berkaitan dengan infrastruktur dan pengurangan Dana Desa (DD).
“Saat ini kami sedang melaksanakan reses, dan hari ini saya bersama-sama dengan PKB menggelar reses dengan menghadirkan sekitar 150 orang, masing-masing setwan (sekretariat dewan) 75 orang,” ujarnya usai kegiatan di Kantor Desa Tegal Maja, Kamis (16/10).
Ardianto menjelaskan, sebagian besar masyarakat di berbagai lokasi reses mengeluhkan kondisi infrastruktur, terutama jalan lingkungan, lampu jalan, dan sarana banjar. “Paling banyak adalah jalan penghubung antar dusun dan antar desa. Bahkan hampir di seluruh tempat keluhkan soal infrastruktur,” ungkapnya.
Di Desa Tegal Maja, Komisi I menerima dua usulan penting terkait jembatan, yaitu pembangunan jembatan penghubung Dusun Leong Barat dengan Leong Tengah, serta perbaikan jembatan antara Tanjung dan Tegal Maja. “Jembatan itu sudah cukup lama, memang dia tidak representatif sebagai jembatan di satu jalan kabupaten. Dan ini akan kita dorong terus, akan kita kawal,” tegas Anggota DPRD KLU Fraksi Demokrat itu.
Selain infrastruktur, isu keuangan desa juga menjadi perhatian. Ardianto mengatakan hampir seluruh kepala desa yang hadir menyampaikan kekhawatiran atas isu pengurangan Dana Desa dari pemerintah pusat. “Yang banyak menguat di reses kita kali ini di beberapa desa terkait dengan pengurangan DD. Harapan kepala desa ini bagaimana Pemerintah Daerah bisa meningkatkan ADD yang sekarang ini minimal 10 persen,” tambahnya.
Komisi I DPRD KLU berencana menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berdiskusi bersama Pemerintah Daerah. Ardianto menegaskan, pembahasan peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah di tengah isu pengurangan dana transfer dari pusat.
“Bahkan persoalan kita di daerah ini dengan adanya isu pengurangan dana transfer yang sampai Rp 180 miliar. Ini kita di DPRD sedang menunggu keputusan resmi dari Menteri Keuangan,” pungkasnya.
