Lombok Timur (Inside Lombok) – Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menurun sebanyak 7.671 jiwa setelah dilakukan pemutakhiran data kependudukan. Penurunan ini terjadi akibat ditemukannya sejumlah data anomali serta belum diperbaharuinya data warga yang telah meninggal dunia.
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lotim, Arfany Muammar Masany, menjelaskan bahwa meski secara umum terdapat penambahan data penduduk baru seperti kelahiran dan pendatang, hasil pemutakhiran menunjukkan adanya pengurangan jumlah penduduk. Pemutakhiran dilakukan berdasarkan laporan dari pemerintah desa dan kelurahan terkait warga yang meninggal dunia, pindah keluar daerah, serta data yang terdeteksi anomali.
“Terutama yang meninggal dan pindah keluar dari Lotim, termasuk juga data yang terdeteksi anomali. Maka setelah diajukan ke Ditjen Dukcapil, pemutakhiran data penduduk Lotim justru menjadi berkurang sebanyak 7.671 jiwa,” jelasnya.
Arfany menyebut, jumlah penduduk Lotim berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester dua tahun 2024 tercatat sebanyak 1.457.591 jiwa. Setelah dilakukan pemutakhiran DKB semester satu tahun 2025, jumlahnya menjadi 1.449.920 jiwa. “Pengurangannya sebanyak 7.671 jiwa setelah pemutakhiran,” katanya.
Ia menambahkan, masih banyak ditemukan data kependudukan yang anomali, ganda, serta belum tercatatnya kematian warga. Arfany menegaskan, tugas Disdukcapil adalah mencatat administrasi kependudukan berdasarkan laporan dari penduduk melalui pemerintah desa. “Sepanjang tidak dilaporkan oleh penduduk data atau dokumen admin induknya, maka tidak terupdate terutama yang meninggal,” paparnya.
Untuk meningkatkan ketepatan data, Disdukcapil mendorong adanya pihak yang menjembatani proses pembaruan, termasuk pelaporan kematian, pendidikan, dan pekerjaan. “Misalnya pemerintah desa/kelurahan di Lotim bisa mengajukan pelaporan kematian secara kolektif dengan laporan kematian kolektif desa/kelurahan, ada aplikasi bakso juga yang bisa digunakan di desa,” pungkasnya.
Arfany menekankan bahwa ketepatan data kependudukan sangat penting karena menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai program pemerintah dan pengelolaan data oleh instansi pengguna, termasuk kementerian terkait.
