Lombok Utara (Inside Lombok) – Sebanyak 25 anggota Komite Pemantau dan Diseminasi Pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi dikukuhkan pada Jumat (17/10). Pengukuhan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial di daerah.
Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, menegaskan pentingnya peran komite dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Ia berharap para anggota komite dapat bekerja optimal serta menjadi mitra pemerintah, termasuk dalam mengarusutamakan isu kesetaraan gender. “Saya berharap komite Pemantau Kabupaten Lombok Utara dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan menjadi mitra pemerintah,” ujarnya.
Kusmalahadi menambahkan, peran organisasi non-pemerintah (NGO) sangat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Ia mengapresiasi terbentuknya komite pemantau yang dianggap sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pembangunan KLU tidak hanya tugas bupati dan wakil bupati atau OPD, tetapi juga melibatkan masyarakat, lembaga NGO, dan mitra strategis yang memiliki peran penting,” imbuhnya.
Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) NTB, Ririn Hayudiani, menyebut komite pemantau sebagai wadah kolaborasi multi-stakeholder yang strategis, mirip dengan komite sekolah yang menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah. Ia berharap komite dapat berkontribusi melalui ide-ide inovatif untuk mempercepat pembangunan di KLU.
“Mari kita bersama memikirkan hal-hal baik dan ide-ide terbaik untuk kemajuan daerah kita,” tutupnya. (dpi)
