Mataram (Inside Lombok) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmennya memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah NTB.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama para kepala daerah se-NTB di Mataram, Selasa (21/10).
“Bagi kami, pendidikan bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Karena itu, arah kebijakan daerah harus benar-benar sejalan dengan kebijakan nasional,” ujar Iqbal.
Dalam paparannya, Iqbal itu memaparkan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi sektor pendidikan di NTB. Mulai dari tingginya angka putus sekolah hingga masih banyaknya ruang kelas rusak. Saat ini, terdapat 801 SMA/SMK dengan lebih dari 19 ribu guru dan 200 ribu siswa.
Namun, lebih dari 4.000 ruang kelas dilaporkan rusak, sementara 72 ruang baru perlu segera dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Sebaran guru yang belum merata dan keterbatasan fasilitas digital juga menjadi tantangan yang perlu segera ditangani.
“Kami ingin sinergi ini melahirkan kebijakan nyata, terutama dalam percepatan digitalisasi sekolah dan peningkatan sarana belajar. Anak-anak NTB harus bisa belajar dalam lingkungan yang aman dan berkualitas,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengapresiasi langkah Pemprov NTB yang dinilai sejalan dengan arah prioritas nasional dalam mewujudkan pendidikan merata dan berbasis data akurat. “Masalah utama bukan hanya soal anggaran, tetapi juga akurasi data. Banyak data di Dapodik tidak sesuai kondisi lapangan, menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Karena itu, kami dorong daerah untuk melakukan verifikasi data pendidikan,” ujarnya.
Abdul Mu’ti menambahkan, Kemendikdasmen saat ini tengah memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia, termasuk NTB. Ribuan perangkat pembelajaran digital Interactive Flat Panel (IFP) telah disalurkan, dan tahun depan program akan diperluas dengan pelatihan bagi guru.
Pemerintah menargetkan 150.000 guru mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan S1 atau D4, serta memastikan 93 persen guru tersertifikasi pada 2026. “Pendidikan bukan hanya soal gedung dan kurikulum, tetapi juga membangun jiwa pendidik. Kami ingin memastikan kesejahteraan dan kompetensi guru menjadi bagian utama dalam transformasi pendidikan nasional,” tutupnya.
Rakor tersebut menjadi langkah nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan akses, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memodernisasi sarana pendidikan di Nusa Tenggara Barat. (gil)
