Lombok Utara (Inside Lombok) – Ratusan guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendesak DPRD KLU mengembalikan alokasi anggaran daerah bagi madrasah. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat hearing lintas Komisi I, II, dan III DPRD setempat, Rabu (22/10).
“Tujuan kami menyuarakan dan menyampaikan kepada DPRD terkait masalah hak-hak madrasah,” ujar Wakil Ketua PGMI KLU, Saripudin, usai hearing.
Saripudin menyebut, ada tiga tuntutan utama yang disampaikan, yaitu pengadaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk madrasah, Biaya Operasional Madrasah (BOM) atau BPO (Biaya Penunjang Operasional) Madrasah dan Yayasan, serta alokasi Program Indonesia Pintar (PIP).
“Dulu 10 tahun yang lalu di masa pemerintahan Najmul-Syarif, madrasah tetap dialokasi untuk Bosda dan BOP madrasah. Dan dalam 5 tahun kemarin, tidak ada untuk madrasah. Kami meminta kembali DPRD KLU dan Bupati untuk dikembalikan hak-hak yang kami dapatkan kemarin,” ungkapnya.
PGMI menilai penghentian alokasi dana tersebut berdampak pada kesejahteraan ribuan guru madrasah di KLU. Saat ini tercatat 1.776 guru mengajar di 135 lembaga madrasah, mulai dari tingkat RA (Raudhatul Athfal) hingga MA (Madrasah Aliyah). Dari jumlah itu, hanya 381 guru yang berstatus sertifikasi inpassing, sementara sisanya adalah guru honor murni yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Yang honorer ini yang perlu diperhatikan, itu yang kita perjuangkan. Kami berharap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) selanjutnya, daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk madrasah,” tambah Saripudin.
Sebagai bentuk solidaritas nasional, PGMI KLU juga akan bergabung dalam aksi guru madrasah di Jakarta pada 30 Oktober mendatang, yang akan diikuti empat organisasi guru dari berbagai provinsi. “Kita akan berangkat pada 26 Oktober untuk mengikuti aksi solidaritas di Jakarta,” tutupnya.
