Lombok Utara (Inside Lombok) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui BKKPN Kupang Satker Gili Matra berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara (KLU) untuk menangani persoalan sampah di kawasan Gili Matra (Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air). Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mendukung program nasional Laut Sehat Bebas Sampah 2029.
Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Ahmad Aris mengatakan, kolaborasi antara KKP dan Pemda KLU dilakukan untuk mewujudkan laut bebas sampah pada 2029. Gili Matra yang berstatus sebagai kawasan konservasi menjadi fokus penanganan, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
“KKP memiliki program target 2029 laut bebas sampah. Sampah ini berasal dari berbagai sumber, seperti muara sungai, pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, pelabuhan, dan aktivitas laut,” ujarnya, Kamis (23/10).
Menurut Ahmad, Gili Matra diproyeksikan menjadi model pengelolaan sampah bagi pulau-pulau kecil di Indonesia karena merupakan kawasan konservasi sekaligus destinasi pariwisata internasional. Penanganan sampah akan diawali dengan pemetaan data yang komprehensif agar langkah intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Sebagai bentuk dukungan, KKP berencana memberikan bantuan alat incinerator alias alat pembakar sampah yang telah lulus uji. Bantuan ini diharapkan dapat mengelola sampah dengan baik ke depan, sehingga menghindari penumpukan yang ekstrem,” tambahnya.
Ahmad menegaskan, kolaborasi tersebut menargetkan Gili Matra sebagai kawasan zero waste dengan penyelesaian menyeluruh terhadap sampah lama maupun yang baru dihasilkan. “Kami berharap ke depan Pemda dapat segera menerbitkan regulasi, seperti Peraturan Bupati, yang memberikan payung hukum dan memperjelas mekanisme pengelolaan sampah di KLU,” katanya.
Sementara itu, Bupati KLU, Najmul Akhyar, menilai Gili Trawangan, Meno, dan Air merupakan aset penting daerah yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Menurutnya, persoalan sampah di kawasan tersebut disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan yang memadai.
“Sebenarnya masalah sampah di Gili Matra disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Ini menjadi atensi kita juga di Pemda,” ujarnya.
Najmul berharap kolaborasi dengan KKP dapat menghadirkan solusi permanen bagi persoalan lingkungan di Gili Matra. “Kami berharap permasalahan yang ada di Gili Matra dapat terjawab tuntas dengan kehadiran Kementerian Kelautan dan Perikanan di KLU,” pungkasnya.
