Mataram (Inside Lombok) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) secara serentak di 10 kabupaten/kota pada Senin (27/10/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan, termasuk Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Agenda utama kegiatan ini adalah penetapan Ketua DPD dan DPC PDI Perjuangan kabupaten/kota periode 2025–2030. Surat Ketetapan DPP Partai dibacakan dalam kegiatan tersebut, menetapkan H Rachmat Hidayat sebagai Ketua DPD PDIP NTB, dengan sekretaris Hakam Ali Niazi dan bendahara Meily Zuraulida. Susunan pengurus berjumlah 19 orang dan dilantik langsung oleh pengurus DPP yang dipimpin Wakil Sekjen DPP, Sri Rahayu.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, Rahmat Hidayat, dalam sambutannya menekankan pentingnya melatih kader agar bersikap korektif, konstruktif, objektif, dan solutif dalam membangun daerah. Sikap tersebut, katanya, menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan di NTB. “Saya melatih mereka ini sebagai kader partai semua tetap korektif konstruktif dan objektif serta solutif dalam membangun daerah. Kenapa saya lakukan seperti itu supaya gerak cepat membangun daerah,” ujarnya.
Rahmat juga mengingatkan kader untuk menjaga integritas dan tidak tergoda oleh kepentingan materi. Ia meminta seluruh kader mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. “Menjadi kader itu kader sejati yang baik. Jangan ditukar dirinya dengan uang jangan barter dengan materi tapi barter lah dengan kepentingan rakyat itu maksudnya,” katanya.
Lebih lanjut, Rahmat menegaskan bahwa PDI Perjuangan bukan partai oposisi, melainkan mitra dalam membangun bangsa dan daerah. Namun, partai harus tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. “Tidak ada partai oposisi tidak ada. Kita bersama-sama membangun daerah dan negara ini. Tapi jika ada yang baik kita harus dukung. Tapi yang jelek kita koreksi,” ujarnya.
Terkait kondisi NTB, Rahmat menyoroti persoalan dugaan dana siluman yang tengah diselidiki aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa penggunaan dana pokok pikiran (pokir) harus dilakukan sesuai aturan dan secara transparan. “Sekarang di NTB ini becek kan. Maka PDI P korektif, konstruktif dan benar kan menjadi persoalan. Kalau pokir itu ada aturannya, berapa dia harus dapat, siapa yang mengerjakannya dan transparan. Tidak boleh sembunyi-sembunyi,” katanya.
Rahmat menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa partai tidak akan mentolerir pelanggaran kader yang terlibat dalam dugaan dana siluman. “Kalau ada kader yang terlibat saya pecat. Kalau saya tidak ada cerita. Begitu dia tersangka saya pecat, catat baik-baik omongan saya ini. Tidak ada tembang pilih,” tegasnya.
